JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden terus mengikuti perkembangan penyelesaian konflik di Suriah, dan berharap tidak perlu ada opsi serangan militer. Presiden telah mengirim surat menjelaskan sikap Indonesia tersebut kepada Dewan Keamanan PBB, Presiden Suriah Bashar Al-Assad, dan pemimpin dunia lainnya.
"Mudah-mudahan serangan militer tidak jadi dilakukan. Semua pihak mulai memikirkan dampak dan opsi politik, memikirkan jalan tengah," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pengantarnya dalam rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Selasa (10/9) sore.
Sikap Indonesia tersebut sudah disampaikan Presiden SBY saat bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon pada KTT G20 di Petersburg, Rusia, kemarin. Presiden juga sudah melayangkan surat kepada Dewan Keamanan PBB, Presiden Assad, pemimpin ASEAN, dan Amerika Latin. "Itu diplomasi all out kita," Presiden menjelaskan.
Saat menghadiri pertemuan KTT G20, para pemimpin dunia terpecah ke dalam dua arus utama dalam pilihan penyelesaian konflik Suriah. Arus pertama menghendaki penggunaan kekuatan militer untuk menghukum pemerintah Suriah yang diduga menggunakan senjata kimia, dengan ataoneu tanpa mandat PBB. Sedangkan arus lainnya berpendapat, tindakan terhadap Suriah harus mendapat mandat PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan.
Menurut SBY, penyelesaian konflik Suriah harus memuat tiga elemen utama. Pertama, kekerasan harus segera diakhiri. Kedua, dengan diakhirinya perang saudara, maka bantuan kemanusiaan yang selama ini macet bisa dijalankan kembali. Ketiga, tanpa opsi tindakan militer, namun opsi politik.
Indonesia siap berkontribusi dalam pasukan perdamaian di Suriah, di bawah bendera PBB. Itu jika opsi damai yang diambil oleh masyarakat internasional. "Saya sudah minta Menlu untuk terus memantau. Manakala diperlukan, Indonesia siap ikut memikirkan apa yang disampaikan," ujar Presiden SBY.(yor/pdn/bhc/rby) |
