Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Banten
Presiden SBY Tandatangani Surat Pemberhentian Atut Gubernur Banten
Thursday 08 May 2014 19:45:07

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM -Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah hadir dalam sidang perdana dirinya sebagai Terdakwa dalam kasus suap pada Pilkada Lebak Banten dan kasus korupsi proyek Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Banten, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi memberhantikan Ratu Atut.

Adapun surat pemberhentian Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut telah ditanda tangani oleh Presiden SBY hari ini, Kamis (8/5).

"Pemberhentian Ratu Atut sebagai gubernur Banten memang sudah disampaikan. Mensesneg telah menerima surat usulan dari Kemendagri dan sudah disampaikan ke Presiden. Pak Presiden itu menandatangani," ujar juru bicara Kepresidenan Julia A Pasha, di Kantor Presiden, Kamis, (8/5).

Selanjutnya setelah surat pemberhentian diterima, Presiden SBY akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengenai pemberhentian sementara bagi mantan orang nomor satu di Banten. Ratu Atut Chosiyah adalah Gubernur Wanita Indonesia pertama.

"Insya Allah akan diteken Bapak Presiden hari ini," kata Julian.

Terdakwa Ratu Atut Chosiyah (51) telah didakwa melakukan perbuatan yang memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 1 miliar kepada Hakim yaitu Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengacara Susi Tur Andayani dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili di MK.

Ratu Atut Chosiyah yang juga sebagai politisi partai Golkar ini didakwa melakukan suap bersama-sama Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP), yang juga adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.(bhc/put)


 
Berita Terkait Banten
 
• Pengusaha Haji Bima Mendapat Penghargaan Wajib Pajak Patuh dari Pemda Pandeglang
 
• Gubernur Banten Pastikan Warga Berobat Gratis Hanya dengan e-KTP
 
• Rano Karno Hadiri Serahterima Jabatan Gubernur Banten
 
• Kuasa Hukum WH Kembali Datangi KPK Tanyakan Calon Gubernur Banten yang Terduga Korupsi
 
• Jangkar Minta KPK Umumkan Nama Cagub Banten Terlibat Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]