Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Presiden SBY
Presiden SBY Buka BDF ke-VI di Bali
Thursday 07 Nov 2013 16:57:59

Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-VI tahun 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua Bali, Kamis (7/11).(Foto: Ist)
BALI, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-VI tahun 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua Bali, Kamis (7/11).

Bersama Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dari Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, Presiden SBY secara bergantian memberikan sambutan pada acara pembukaan tersebut.

Presiden SBY menilai, tema BDF VI tahun 2013 “Consolidating Democracy in a Pluralistic Society” mencerminkan tantangan yang selama ini dihadapi Indonesia.

Dalam sambutannya pada pembukaan BDF ke-VI, Presiden SBY mengemukakan, lebih dari satu dekade lalu, ASEAN mulai menuju satu komunitas ekonomi, budaya maupun keamanan bidang politik. Bangsa Indonesia merupakan cerminan kemajemukan di kawasan Asia Pasifik. Selama berabad-abad, kata Presiden, beragam peradaban, suku, agama dan budaya telah tumbuh subur di negeri ini.

Selanjutnya Presiden SBY menyampaikan :

Pertama, hak konstitusional bagi warga negara harus dijamin.

Kedua, supremasi dari aturan hukum harus selalu ditegakkan.

Ketiga, partisipasi masyarakat harus dipromosikan dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam pengambilan keputusan.

Keempat, terus menerus interaksi antar komunal harus dipromosikan agar meningkatkan saling pengertian, toleransi dan kohesi sosial.

Keamanan selama berlangsung BDF khususnya di seputaran Bali dalam kondisi yang kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Satuan Tugas Pengamanan BDF ke-VI Tahun 2013 yang bersinergi, baik TNI, Polri maupun masyarakat Bali. BDF ke-VI di Bali, diikuti oleh 84 negara kawasan Asia Pasific, antara lain Jepang, Australia, Azerbaizan, Fiji, India, dan Solomon.(tni/bhc/sya)



 
Berita Terkait Presiden SBY
 
Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]