Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Import Daging
Presiden PKS Protes KPK
Thursday 31 Jan 2013 15:59:05

Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat akan masuk mobil Penyidik KPK di belakang gedung DPP PKS.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya dinilai janggal. Luthfi Hasan mengaku didiskriminasikan oleh KPK karena tidak lebih dari dua jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung ditangkap oleh penyidik KPK.

Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Luthfi Hasan, Zainuddin Paru, Kamis (31/1) di gedung KPK jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Zainudin usai menjenguk kliennya di gedung KPK menerangkan bahwa proses penegakkan hukum di negeri ini terbilang aneh. "Proses penegakkan hukum di Indonesia ini sangat aneh," ujarnya.

Luthfi Hasan ditangkap penyidik KPK di markas besar DPP PKS di Jl. TB Simatupang, Rabu (30/1) malam. KPK telah memiliki 2 alat bukti yang ada keterkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan pihak PT Indoguna Utama (IU) dengan orang dekat Luthfi Hasan bernama Ahmad Fathona terkait suap izin import daging sapi.

"Lembaga superbody sudah punya dua alat bukti yang kuat untuk menahan Luthfi," ujar Johan Budi.

Luthfi ditangkap setelah menjalani rapat dengan DPP PKS sekitar pukul 22:00 WIB, berselang tengah malam penyidik KPK menyeret ke gedung KPK. Zainuddin menilai proses itu cukup singkat, sehingga membuat pihaknya cukup janggal. Di DPP PKS, kata Zainuddin, pada hari Rabu kemarin sedang mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh pimpinan PKS, termasuk Luthfi Hasan. "Sekitar pukul 16:00 WIB, Luthfi mendapatkan kabar jika ia telah dicegah ke luar negeri oleh KPK," ujarnya.

"Tapi kok selang 2 atau 3 jam kemudian ia diumumkan sebagai tersangka dan ditangkap," ceritanya. Sekitar pukul 22:00 WIB, lembaga anti korupsi itu mengirimkan surat penangkapan kepada Anggota DPR RI Komisi I itu untuk digelandang ke kantor KPK.

Melihat peristiwa ini, pihak Luthfi merasa didiskriminasi mengingat orang atau pejabat lainnya yang sudah ditetapkan tersangka, sampai saat ini tak kunjung ditahan. "Ini yang kita minta kepada KPK untuk bertindak adil. Surat penangkapan itu baru terbit setelah penetapan pak Luthfi sebagai tersangka," pungkasnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Import Daging
 
• MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
 
• Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
 
• Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
 
• Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
 
• Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]