JAKARTA, Berita HUKUM - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
"Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas," tegas Sohibul dalam menyikapi hasil pertemuan Presiden dan DPR tentang revisi UU KPK pada, Senin (22/2).
Menurut Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman yang dibutuhkan saat ini adalah mendorong KPK lebih berani menindak dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap dengan UU yang ada.
"Dengan UU yang ada kami meminta KPK membuktikan tidak hanya memberantas kasus korupsi kecil. Tapi juga berani mengungkap kasus korupsi besar yang telah merugikan rakyat Indonesia," terangnya, dilansir situs resmi DPP PKS.
Sohibul menambahkan, sebaiknya energi DPR dan Pemerintah difokuskan membahas UU yang lebih substantif dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
"Daripada terus-menerus terjebak polemik revisi UU KPK, lebih baik DPR dan Pemerintah serius membahas UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU Ekonomi kreatif, dan RUU prioritas lainnya," paparnya.(pks/bh/sya) |
