Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Ujian Nasional
Presiden Minta Laporan Lengkap Tim Investigasi Keterlambatan Ujian Nasional
Saturday 27 Apr 2013 22:24:10

Presiden SBY Saat Menyampaikan Keterangan Soal Pengunduran diri Edhie Baskoro Yudhoyono dari DPR, di halaman depan Kantor Presiden. (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setibanya dari lawatan ke sejumlah negara di Asia Tenggara, Jumat (26/4) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh guna memastikan bahwa Ujian Nasional (UN) 2013 yang masih berlangsung saat ini tidak ada masalah lagi.

Sebelumnya Presiden telah menerima laporan dari Mendikbud tentang keterlambatan UN di 11 provinsi tingkat SMTA sederajat. Presiden menyesalkan hal itu dan meminta maaf pada rakyat.

Dalam konperensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden SBY mengatakan, saat ini ia tengah menunggu hasil investigasi dari tim tentang keterlambatan UN.

"Saya minta laporan lengkap hasil investigasi 11 provinsi untuk dijadikan pelajaran dan mengapa terjadi dan bila ada yang lalai diberikan sanksi," kata Presiden.

Presiden mengatakan, dari laporan Mendikbud masalah tersebut dapat diatasi dan pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama sejauh ini berlangsung dengan baik.

"Dilaporkan pada saya masalah sudah bisa diatasi dan ujian nasional SMP pada prinsipnya bisa dilaksanakan dengan baik," ungkap Presiden SBY.

Presiden meminta kasus keterlambatan UN di 11 provinsi ini dijadikan pelajaran, sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, karena alasan belum semua soal selesai dicetak dan didistribusikan, Kemendikbud menunda pelaksanaan UN pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi, dari jadwal semula Senin (15/4) sampai Kamis (18/4) menjadi Kamis (18/4) hingga Selasa (22/4).

Kesebelasan provinsi yang mengalami penundaan UN itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.(kun/wid/es/skb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Ujian Nasional
 
• Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 Melalui LTMPT
 
• Pendaftaran SBMPTN Sampai Besok
 
• Seskab: Presiden Jokowi Putuskan Ujian Nasional Tetap Dijalankan
 
• Komisi X DPR Dukung Moratorium Ujian Nasional
 
• Wawali Gorontalo: Moratorium UNAS Keputusan Tepat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]