JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan DPR-RI sepakat untuk menunda pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan konsultasi antara Presiden RI dengan pimpinan DPR-RI, yang terdiri atas Ade Komarudin (Ketua), Fadli Zon (Wakil Ketua), Agus Hermanto (Wakil Ketua), Ketua Komisi, dan Ketua-Ketua Fraksi DPR-RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2) siang.
"Tadi, setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi undang-undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya usai pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Senin (22/2) siang.
Presiden menegaskan, dirinya sangat menghargai proses-proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rencana revisi Undang-Undang KPK itu.
"Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi undang-undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat," tegas Presiden Jokowi.
Tidak Dihapus
Sementara itu Ketua DPR-RI Ade Komarudin mengemukakan, DPR telah bertekad untuk produktif di tahun ini dalam menghasilkan banyak undang-undang, dan 40 undang-undang telah ditetapkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Beberapa Undang-Undang, lanjut Ade Komarudin, telah menjadi prioritas DPR dan pemerintah, di antaranya soal tax amnesti, terorisme, dan soal revisi KPK.
"Kami menyampaikan bahwa untuk tax amnesti kami telah rapat, dalam rapat pimpinan tadi dan esok hari kami akan menyampaikan dalam paripurna, dan kemudian mengagendakan di dalam badan musyawarah untuk segera dibahas dan kami bertekad agar dapat diselesaikan dalam masa persidangan sekarang ini," jelas Ade.
Demikian juga mengenai Undang-Undang Terorisme, menurut Ade, DPR dan pemerintah bertekad untuk segera membahasnya.
Sementara terkait revisi Undang-Undang KPK, pimpinan DPR-RI dan pemerintah sepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini tetapi tidak menghapus dalam daftar Prolegnas.
"Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat indonesia karena kami bersama pemerintah sama sepakat dengan 4 poin yang menjadi konsen untuk dilakukan penyempurnaan itu, dan sesungguhnya sangat bagus untuk menguatkan KPK dimasa yang akan datang. Namun perlu waktu untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat indonesia terutama para penggiat anti korupsi," tutur Ade.
Ketua DPR-RI itu menegaskan, penundaan ini bukan karena tekanan siapapun, namun karena semata-semata secara bersama-sama bersepakat antara DPR dengan Pemerintah untuk bagaimana agar seluruh mekanisme kenegaraan berjalan dengan baik.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.(FID/OJI/ES/setkab/bh/sya)
|
