JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa mengangkat Jaksa Agung dari jaksa karier bukan dari kalangan politisi.
Hal itulah yang diungkapkan Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) dalam konferensi pers bertajuk "Kriteria Jaksa Agung yang Dikehendaki Keluarga Besar Purna Adhyaksa", di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/7).
Menurut salah satu anggota KBPA, Sudono Iswahyudi memang diperlukan sebuah saran dari tim kejaksaan untuk memilih Jaksa Agung. Bisa dari jaksa yang sedang berkarier ataupun yang sudah purnabakti.
"Dan figur jaksa agung yang memang dari internal namun juga yang memiliki pengalaman di luar dan berhasil," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu, Minggu (21/7).
Bagi para Purna Adhyaksa, kelebihan jaksa karier, adalah memahami budaya internal, manajemen internal. Kemudian tidak butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan internal, memahami anggota sehingga mudah mengatur mutasi, serta memiliki jaringan di luar institusi.
Tetapi ada juga kekurangannya, seperti rasa sungkan dengan rekan kerjanya, serta kemungkinan pengaruh eksternal dalam mutasi atau promosi jabatan.
Meski demikian, KBPA menganggap jaksa karier lebih tepat untuk dipilih sebagai Jaksa Agung.
Menurut mantan Direktur Penyidikan Kejagung Chairul Imam, jika Jaksa Agung dari unsur politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Kalau bisa bebas dari politik praktis. Konflik kepentingan itu salah satu kendala di kejaksaan," ujar Chairul.(bh/br) |
