Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Makar
Presiden Buruh KSPI: Mogok Nasional pada Demo 2 Desember Bukan Makar!
2016-11-24 13:56:10

Ilustrasi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal diatas mobil Komando sat melakukan orasi.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Selaku perwakilan kaum buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa, rencana aksi Mogok Nasional para buruh nanti pada 2 Desember 2016 merupakan aksi damai, bukan semata-mata bertujuan melakukan perbuatan Makar.

"Hingga, statement aparat keamanan yang menyatakan, Aksi 2 Desember adalah Makar, sangat berlebihan. Hal ini menunjukan arogansi kekuasaan dan kekuatan, dan hanya bertujuan membungkam suara masyarakat sipil termasuk kaum buruh," ungkap Said Iqbal, di Jakarta pada, Kamis (24/11).

Oleh karenanya, kedepan nanti Said Iqbal menambahkan bahwa, "buruh ingin menyatakan bahwa Mogok Nasional kaum buruh akan tetap dilaksanakan pada 2 Desember di 20 provinsi, serentak dan untuk aksi ratusan ribu buruh se-Jabodetabek akan dipusatkan di Istana Negara. Surat pemberitahuan mogok nasional sudah diterima resmi oleh Mabes Polri dari 4 hari yg lalu."

"Issue Mogok Nasional tetap, yaitu : Cabut PP No 78/2015, naikan UMP/UMK 15% hingga 20%, Penjarakan Ahok, yang diberi gelar oleh buruh sebagai bapak upah murah - bapak tukang gusur orang kecil dan Bapak Penista Agama, serta dugaan korupsi RS sumber waras - Reklamasi, Lahan cengkareng, demi tegaknya supremasi hukum," tandanya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Makar
 
• Perseteruan Legal Standing Penasehat Hukum Kivlan Zein, Hakim akan Dilaporkan ke KY dan MA
 
• Sidang Kivlan Zein Ditunda, Habil Marati Eksepsi
 
• Kasus Kivlan Zein, Pengacara: Hakim Putuskan Kliennya Tidak Bersalah
 
• Ahli: Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
 
• 5 Orang Tersangka Dugaan Permufakatan Makar Dikenakan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]