Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Presiden SBY
Presiden: Cegah Kebocoran dan Korupsi dari APBN dan APBD
Monday 28 Jan 2013 22:29:12

Presiden SBY Saat Rapat Kerja Pemerintah tahun 2013 di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, (Foto: Ust)
JAKARTA, Berita HUKUM - Prioritas pemerintah di bidang ekonomi 2 tahun ke depan adalah kerja keras untuk meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan APBN dan APBD kita benar.

Cegah kebocoran dan korupsi dari APBN dan APBD," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi pembekalan kepada peserta Rapat Kerja Pemerintah tahun 2013, Senin (28/1) pagi di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat.

Menurut Presiden SBY, terdapat lima hal yang perlu diketahui mengenai perekonomian Indonesia. Pertama, Indonesia masih terkena dampak dari resesi perekonomian global. Kedua, adanya persoalan dalam kesehatan fiskal. Ketiga, masalah dalam implementasi APBN dan APBD.

Untuk masalah implementasi APBN dan APBD tersebut, Kepala Negara meminta seluruh lembaga terkait untuk bekerja keras meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan APBN dan APBD benar.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar inflasi dapat dikelola dengan baik, terutama stabilitas harga pangan dan bahan pokok lainnya. Dan yang terakhir, SBY mengajak untuk terus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Terkait bidang kesejahteraan rakyat, Presiden SBY sempat memberikan evaluasi dan observasi umum. "Yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita terus menurunkan kemiskinan serta mencegah melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi negara kita," Kepala Negara menyampaikan.

Ada dua hal yang perlu diketahui dalam upaya penanggulangan kemiskinan. "Pertama, makin berhasil menurunkan angka kemiskinan, maka saat-saat terakir itu makin sulit untuk menurunkannya lagi. Diperlukan langkah ekstra," SBY menerangkan.

Hal yang kedua adalah jika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi tidak akan terelakan. "Maka saya mengajak untuk memastikan dua hal itu kedapannya kita prioritaskan suatu upaya yang serius untuk terus mengurangi 2 hal itu," ajak SBY.

"Berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan pencegahan kesenjangan sosial dan ekonomi, mari kita sangat peduli pada pengelolaan inflasi dan stabilitas harga, karena inflasi akan meyebabkan meningkatnya kemiskinan.

Saya melihat keadaan di banyak kabupaten dan kota masih ada kantong-kantong kemiskinan, demo kesenjangan yang sebenarnya bisa kita kurangi," SBY menerangkan.

Oleh karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengambil tanggung jawab penuh agar tugas mulia itu dapat dicapai.(fbw/pdn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Presiden SBY
 
Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]