Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Partai Gerindra
Prabowo Tak Pernah Berencana Menasionalisasi Aset Asing
Sunday 11 May 2014 04:38:01

Ilustrasi. Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat berorasi di depan seratus ribu buruh KSPI di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta saat Peringatan Hari Buruh 2014.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon presiden yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto tidak pernah sekalipun berencana untuk menasionalisasi aset Indonesia yang dikuasai perusahaan asing.

Begitu ditegaskan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Hashim Djojohadikusumo melalui keterangan tertulisnya sesaat lalu, Sabtu (10/5). Tanggapan itu disampaikan terkait tudingan yang menyebut bahwa Prabowo akan menasionalisasi semua perusahaan asing jika jadi presiden.

Hashim mengatakan jika nantinya Prabowo mendapat mandat dan dipercaya rakyat untuk menjadi Presiden Indonesia, maka ia akan menjadikan perusahaan asing sebagai mitra bisnis yang sejajar.

"Oleh karena itu, jika nantinya Prabowo mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negeri ini maka perusahaan asing tetap dapat beroperasi di Indonesia," tegas Hashim.

Menurut adik kandung Prabowo ini, dalam era globalisasi tidak mungkin jika nasionalisasi perusahaan asing dilakukan. Sebab Indonesia masuk sebagai bagian dari perdagangan dunia yang tidak mungkin berdiri sendiri. Sebaliknya, Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain, termasuk dalam bidang ekonomi.

"Namun perlu diperhatikan akan adanya kesempatan yang sama bagi pekerja Indonesia untuk dapat bekerja di perusahaan asing tersebut. Dengan demikian perusahaan asing juga dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkas Hashim

Selain itu, Hashim mengatakan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib untuk memperhatikan masalah lingkungan. Ia menilai saat ini nanyak kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik yang termasuk di dalamnya adalah pabrik milik perusahaan asing.

"Jangan sampai keberadaan perusahaan asing justru merugikan bagi lingkungan di wilayah kita. Hal lain yang yang harus diperhatikan oleh perusahaan asing adalah perlu adanya transfer teknologi yang diterapkan oleh mereka kepada negara ini," tandasnya.(ian/rmol.co/bhc/sya)


 
Berita Terkait Partai Gerindra
 
• Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
 
• Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
 
• Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
 
• Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
 
• Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]