Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
STNK
Polri akan Terapkan STNK Elektronik, Pengamat: Inovasi Positif Namun Perlu Kajian Mendalam
2019-11-03 22:13:54

Bentuk STNK Elektronik.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan dengan memanfaatkan teknologi terus dicanangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Usai beberapa waktu lalu meluncurkan Smart SIM (Surat Izin Mengemudi), kini Polri melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) berencana menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Elektronik.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Korlantas Polri Brigjen Halim Pagarra mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengkajian atas hal tersebut, ditandai dengan diadakannya pemaparan oleh Korlantas Polri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pihak Polri, Bappeda, Kemendag, Kemenkeu, Jasa Raharja, hingga asosiasi industri otomotif Gaikindo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat Kamis (31/10).

"Semua menyetujui dan merespons dengan baik terkait program ini. STNK elektronik ini merupakan upaya modernisasi dalam hal pencatatan dan penyimpanan data, khususnya data-data kendaraan, sehingga tidak lagi dalam bentuk kertas," ujar Halim.

Memandang hal tersebut, pengamat transportasi Budiyanto menilai positif terhadap wacana yang tengah disusun Polri itu. Namun, tetap perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek yang ada.

"Apalagi jika kita hubungkan dengan era digitalisasi yang sekarang sedang trend berkembang, inovasi ini sangat positif sesuai perkembangan teknologi. Hanya yang perlu dipertimbangkan sebelum rencana ini direalisasikan perlu ada pengkajian yang mendalam dari beberapa aspek, misalnya : aspek hukum, sosial dan ekonomi karena ini akan berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat umum." kata Budiyanto, Minggu (3/11).

Menurut Budiyanto, ada beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh negara dan juga masyarakat jika STNK Elektronik diterapkan.

"Dengan adanya rencana inovasi penerbitan STNK Elektronik dilihat dari aspek biaya (faktor ekonomi) sudah dipastikan biaya yang dikeluarkan oleh negara dan pemilik kendaraan akan lebih tinggi dalam beban biaya administrasi STNK dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun ada aspek keuntungan seandainya STNK dibuat dalam bentuk Elektronik, antara lain : akurasi data terjamin,tidak gampang rusak dan lebih praktis (aspek kualitasnya sangat terjamin)," paparnya.

Dia juga berharap, jika nanti STNK Elektronik telah diterapkan, pihak terkait agar dapat memberlakukan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

"Intinya pembayaran administrasi STNK dalam PNBP jangan terlalu memberatkan pemilik kendaraan," tutur Eks Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini.(bh/mos)


 
Berita Terkait STNK
 
• Polri akan Terapkan STNK Elektronik, Pengamat: Inovasi Positif Namun Perlu Kajian Mendalam
 
• Awas, Denda Puluhan Juta Akibat Tidak Blokir STNK, Cara Mengatasinya?
 
• Kenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB Timbulkan Efek Luas
 
• Wah!, Biaya STNK BPKB Naik 2-3 Kali Lipat, Dicurigai untuk Selamatkan Kekuasaan Jokowi
 
• Pengertian STNK dan Penghitungan Pajaknya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]