Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Satwa
Polri Usut Jenderal Lindungi Pembantaian Orang Utan
Friday 18 Nov 2011 18:34:03

Mayat orang utan yang diduga korban pembantaian warga areal perkebunan sawit (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri menyelidiki dugaan keterlibatan mantan pejabat polisi terkait kasus pembantai orang utandi areal kebun sawit PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM), Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).

"Katanya begitu (ada kertibatan jenderal polisi. Ini yang kami dalami, apakah benar ada hal seperti itu. Hasil dari penyelidikan tim khusus Mabes Polri juga masih kami tunggu,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/11).

Sebelumnya, merebak kabar bahwa salah seorang mantan perwira tinggi polisi itu, kini menjabat posisi tinggi di perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Malaysia itu. Ia diduga melindungi kasus tersebut. Namun, Polri sendiri enggan berkomentar jauh dan memilih menunggu laporan yang dikirim ke Kaltim. Alasannya, hal itu lebih akirat ketimbang isu.

Seperti diketahui, Mabes Polri mengirim tim khusus untuk menyelidiki kasus pembantaian orang utan di Kuker, Kaltim. Bahkan, tim dari Bareskrim ini sudah sudah turun ke lapangan untuk menyelidikinya. Tim ini beranggotakan sejumlah penyidik dari Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri. Mereka menyelidiki dugaan pembantaian orangutan jenis Pongo Pygmeus Morio di areal kebun sawit tersebut.

Tim khusus dari Mabes Polri tersebut, juga akan berkoordinasi dengan pejabat kepolisian Malaysia untuk menyelidiki kasus ini. Pasalnya, ada dugaan keterlibatan perusahaan kebun sawit itu yang merupakan anak usaha Metro Kajang Holdings Bhd asal Malaysia.

Sebelumnya, puluhan orang utan diduga dibantai di Kutai Kertanegera, karena dinilai merusak perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kaltim menemukan sejumlah bukti pembantaian tersebut. Selain menemukan bangkai hewan yang dilindungi tersebut, juga ditemukan juga tulang belulang.(dbs/bie)


 
Berita Terkait Satwa
 
• Perdagangan Satwa Dilindungi Melalui Medsos Dibongkar, 1 Pedagang Dicokok Polisi
 
• Inilah 8 Filosofi Burung Elang yang Bisa Kamu Tiru
 
• Animal Defenders Indonesia Tepis Fitnah Soal 'Buangan Kotoran'
 
• Sumdaling Ditreskrimsus PMJ Menangkap 9 Penjual Satwa Langka melalui Medsos
 
• Legislator Apresiasi Dicabutnya Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]