Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kapolri
Polri Rencanakan Anggaran 9 Triliun di Tahun 2014
Wednesday 05 Jun 2013 00:38:06

Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat menjawab pertanyaan para wartawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (4/6) menyatakan bahwa, terkait penggunaan anggaran pengamanan untuk Pemilu 2014 sebesar Rp 3,59 triliun, sementara dari seluruh anggaran di tahun 2013 pagu anggaran untuk kepegawaian turun 5,12%, dan untuk penanganan kasus korupsi 2014, minimal sama dengan anggaran di tahun 2013. Polri juga merencanakan tambahan anggaran hingga Rp 9 triliun untuk sampai ke Polsek, Polres dan Polda.

Dijelaskan Jenderal Timur bahwa, untuk untuk pelayanan SIM, STNK, dan BPKB, pengadaan di tahun 2013 semua dari saya sebagai penguasa anggaran atau pengguna anggaran.

"Dalam hal ini Kakorlantas untuk pengadaan barang, di tahun 2014 mendatang itu merupakan bagian yang tidak perlu dilakukan lelang, dan akan segera kami susun, sedangkan untuk tahun 2013 masih menggunakan aturan lelang," ujar Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun ini.

"Polri pada tahun 2013 untuk pinjaman dari luar negeri hanya 66% yang dapat kami lakukan dengan persyaratan yang ketat dan kerawanan korupsi," pungkasnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kapolri
 
Kapolri: Layani dan Lindungi serta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat
 
Kapolri Bilang 'Potong Kepala', Ditambahin Kapolda Metro: Saya 'Blender' Sekalian
 
Program 100 Hari Presisi Kapolri, Prakasa Asabels Nusantara Giatkan Layanan Ambulans Gratis untuk Masyarakat
 
100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
 
Romo Benny Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri: Penyelesaian Masalah Intoleransi dengan Penegakkan Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]