Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Kasus Pencurian Pulsa
Polri Kembali Tetapkan Tersangka Kasus Pencurian Pulsa
Thursday 08 Mar 2012 20:31:06

Aksi unjuk rasa menuntut pengusutan kasus pencurian pulsa (Foto: Gaptekupdate.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah Dirut PT Colibri Network dengan inisial NHB, tim penyidik Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan pencurian Pulsa. Mereka adalah Vice President(VP) Digital Music & Containt Management Telkomsel berinisial KP dan Dirut PT Media Play dengan inisial WHM.

“Keduanya menjadi tersangka, karena menandatangani kerja sama dengan para Content Provider untuk SMS Premium yang merugikan banyak orang. Para tersangka kami jerat dengan pasal 62 jo pasal 9 UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 28 jo pasal 45 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo pasal 362 jo 378 KUHP,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/3).

KP yang diketahui insial dari Krishnawan Pribadi (KP) itu, sebenarnya harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Alasannya, dia diduga bertanggung jawab dalam kasus tersebut. "KP menandatangani kerja sama dengan konten provider, seharusnya memunuhi panggilan untuk diperiksa. Tapi dia tidak datang dnegan alasan sakit,” jelas Saud.

Namun, lanjut dia, tim penyidik tidak percaya dengan alasan tersebut. Pihaknya pun akan mengirim dokter untuk memeriksa kesehatan KP. Jika ternyata KP sehat, penyidik akan segera memeriksanya. "Kami akan kirim dokter. Kalau memang sakit, kami bisa kirim ke RS Polri Kramatjati untuk diceka kesehatannya. Kami akan panggil tersangka KPK lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengambil alih empat laporan yang diterima Polda Metro Jaya terkait pencurian pulsa. Pada kasus penipuan itu, pelapor (konsumen) merasa dirugikan dengan adanya pengiriman pesan singkat (SMS) berisi iklan. Selain itu, jugamempromosikam jasa pulsa premium yang menjanjikan hadiah dan ringtone gratis.

Penanganan kasus pencurian pulsa ini terbilang cukup lama, karena berlangsung hampir lima bulan. Polisi mengklaim pihaknya mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini. Tak hanya harus melibatkan sejumlah pakar IT. Tak hanya meminta keterangannya, para pakar itu juga diminta bantuannya memeriksa data 63 ribu terabyte yang merupakan data dari exchange server.(dbs/bie)


 
Berita Terkait Kasus Pencurian Pulsa
 
• Komisi I Bentuk Panja Pencurian Pulsa
 
• Kasus Pencurian Pulsa, Jaksa Agung Akan Mengevaluasi Tuntutan Pencurian JPU
 
• Kasus Pencurian Pulsa, Tantowi: Masyarakat Sudah Dirampok
 
• Panja Pencurian Pulsa Sudah Menyerahkan Data Ke Mabes Polri
 
• Belum Ada tersangka Baru Dalam Kasus Pencurian Pulsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]