DEPOK, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus siap menjalankan tugas untuk mengamankan dan memelihara keamanan dan ketertiban seluruh rangkaian kegiatan Pemilu 2014. "Saya harap Polri dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran hukum, mengamankan kegiatan kampanye dan pemungutan suara, dan tetap netral,"kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden menyampaikan hal ini dalam arahannya pada peingatan HUT ke-67 Bhayangkara di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (1/7) pagi. Dalam upacara ini Presiden bertindak sebagai inspektur upacara.
Kepala Negara berpesan agar Polri memetik pelajaran dari pelaksaan Pemilu 2004 dan 2009 lalu, sehingga benar-benar siap, profesional, proporsional, dan mampu bersikap netral. Pemilu dan kompetisi politik adalah salah satu pilar demokrasi.
"Mari kita perjuangkan dan capai kepentingan politik secara etis, sesuai aturan main, tidak menghalalkan segala cara. Mari tetap pelihara kerukunan antarsesama warga bangsa, jangan kita korbankan dan benturkan mereka dalam kompetisi politik mendatang," ujar Kepala Negara.
Bukan hanya Polri, SBY juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemanan. "Dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangakaian pemilu yang akan datang, insya Allah, akan benar-benar tertib dan damai sebagaimana yang kita harapkan bersama," Presiden mengingatkan.
SBY juga memberikan enam instruksi pada seluruh jajaran Polri. Pertama, junjung tinggi kode etik Polri dalam pelaksanaan tugas, baik etika kepribadian, kelembagaan, kenegaraan, dan etika hubungan dengan masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila, Tri Bratha, dan Catur Prasetya Polri.
Kedua, SBY ingatkan Polri untuk terus memberikan pelayanan publik yg responsif. "Tuntaskan reformasi birokrasi internal Polri, cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum di jajaran Polri," SBY menegaskan.
Ketiga, Presiden minta Polri untuk memaksimalkan upaya pencegahan terhadap aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal. "Lakukan secara cepat, tepat dan tuntas, serta cegah jatuhnya korban jiwa dipihak manapun. Jika begitu, akan dapat dihilangkan tunduhan sejumlah kalangan bahwa Polri dan negara melakukaan pembiaran," Presiden menjelaskan.
Keempat, Polri meningkatkan kesiapsiagaan operasional untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang bereskalasi secara cepat. "Saya tidak ingin aparat kepolisian terkesan terdadak dan tidak siap baik dalam menangani konflik komunal, aksi-aksi kriminal, maupun tindakan anarkis," ujar SBY.
Kelima, meningkatkan kemampuan personel dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terakhir, agar Polri meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antar Polri dan penegak hukum lainnya.
"Harus saling bersinergi, bukan bersaing secara tidak sehat," ujar SBY.(fbw/pdn/bhc/rby) |
