Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Pungli
Polres Asahan Bersama Tim Saber Pungli PoldaSu OTT 3 PNS dan Calo Pengurusan Prona
2016-12-26 19:41:03

Kapolres Asahan AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Sik dengan didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Putra Samara serta Kanit Tipikor Ipda Rianto, Senin (26/12) saat jumpa Pers di Mapolres Asahan, pada hari Jumat (23/12).(Foto: Istimewa)
ASAHAN, Berita HUKUM - Tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab. Asahan Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sebagai pejabat Kepala Desa di Kecamatan Bandar Pulo dan satu orang sipil terjaring Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Polres Asahan, Jumat (23/12) sekitar pukul 15.00 WIB.

Hal itu dikatakan Kapolres Asahan AKBP Tatan Dirsan Atmaja dengan didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Putra Samara dan Kanit Tipikor Ipda Rianto, Senin (26/12/2016) saat jumpa Pers di Mapolres Asahan, pada hari Jumat (23/12) sekitar pukul 15.00 WIB,

Tim Polres Asahan melakukan OTT disalah satu rumah warga di desa Desa Gajah Sakti dengan tersangka JS (54) calo Proyek Nasional (Prona) Badan Pertanahan Nasional (BPN)warga Dusun I Desa Gajah Sakti dengan barang bukti uang kontan Rp. 2 juta untuk pengurusan Prona, jelas AKBP Tatan Dirsan Atmaja.

Setelah mengamankan tersangka JS pihaknya langsung melakukan pengembangan dengan mengamankan tiga orang PNS yang pernah menjabat sebagai pejabat kepala desa di Desa Buntu Maraja, Gunung Berkat dan Gajah Sakti ditempat berbeda, "IS (50), MS (45) dan MH (32)" kemudian keempat tersangka diboyong ke Mapolres Asahan bersama dokumen - dokumen pendukung untuk pengurusan Prona di BPN Asahan, ujar Kapolres Asahan, sembari menuturkan OTT yang dilakukan dibantu oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Sumatera Utara ((PoldaSu).

Hasil pemeriksaan awal, didapati 70 korban perbuatan tersangka dari tiga desa tersebut, "mereka mematok biaya pengurusan Prona dengan biaya antara Rp. 1 juta hingga 2,5 juta per satu berkas surat tanah dari masyarakat," ujar AKBP Tatan Dirsan, sembari menjelaskan keempat tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Ketika disinggung apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus calo Prona khususnya pihak BPN Asahan. "Jelas kami akan melakukan pengembangan, sebab tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut mendukung permainan mereka," tegasnya.

Tersangka JS ketika dikonfirmasi tidak banyak bicara soal perbuatanya, "benar pak ditangkap saat menerima uang dari salah seorang warga yang akan mengurus Prona di desa Gajah Sakti," tuturnya. Begitu juga dengan tersangka IS, MS dan MH, ketiga PNS itu hanya diam saja ketika disinggung apakah mereka ikut bermain dalam pengurusan prona tersebut.(bh/rar)


 
Berita Terkait Pungli
 
• KPK Ajak Masyarakat Laporkan Praktek Pungli Bantuan Sosial di JAGA BANSOS
 
• Kajari Kampar Suhendri Tangkap Sekdes Gunung Sari terkait Pungli Program Prona
 
• Polda Banten Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Pungli RSDP Serang
 
• Dorong Sekolah Bebas Pungli, Legislator Ingatkan Pemerintah Perkuat Pengawasan
 
• Resmob PMJ Tangkap 4 Preman Pemalak Sopir Bajaj dan Pengunjung Pasar Tanah Abang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]