Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
PLN
Politisi PPP Kecam Kenaikan Tarif Dasar Listrik
2017-05-03 23:24:38

Ilustrasi. Meteran Listrik PLN Prabayar.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA kembali naik per 1 Mei kemarin. Kenaikan Rp 329 per kWh menjadi Rp 1.352 sebagaimana sesuai dengan Permen ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PLN.

Rinciannya, tarif listrik bagi golongan 900 VA naik dari Rp 585 per KWh menjadi Rp 774 per KWh di Januari. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp 1.023 per KWh pada Maret. Sekarang menjadi Rp1.352 per KWh pada Mei.

Kebijakan inipun langsung menuai kecaman oleh DPR, meski pemerintah menyatakan kenaikan bulan ini merupakan yang terakhir.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto, kenaikan ini tidak relevan dengan daya belanja masyarakat yang saat ini sedang menghimpit.

"Kebijakan mendadak ini tidaklah tepat. Dimana rakyat saat ini masih dilanda ketimpangan ekonomi," ujarnya, Selasa (2/5).

Sekalipun PLN berusaha untuk terus melakukan perbaikan pelayanan dan lainnya, namun ucap Joko, kenaikan TDL ini Akan sangat memberatkan apalagi sebentar lagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim akan memasuki Bulan Ramadan.

Kenaikan TDL ini, lanjutnya, bukan tidak mungkin akan menjadi Pemicu efek Domino kepada kenaikan lainnya seperti bahan-bahan pokok.

"Jadi saya secara tegas meminta kepada PLN untuk membatalkan dan mengkaji Ulang Kenaikan TDL 900 VA karena Sangat memberatkan Masyarakat," tegasnya

Politisi PPP ini pun menjelaskan, kenaikan TDL meskipun dilakukan bertahap selama tiga kali sepanjang Tahun 2017, namun praktis tidak banyak perubahan kebijakan mitigasi yang berarti dari Pemerintah dalam sektor kelistrikan bagi konsumen akhir (end user). "Sehingga pada akhirnya kenaikan sangat terasa berat," cetusnya.(IDNews.co.id/TN/ppp/bh/sya)


 
Berita Terkait PLN
 
• Sartono Pertanyakan Rencana Penyesuaian Tarif Listrik
 
• Pembangkit Kekurangan Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik
 
• Buruknya Komunikasi PLN dengan Pelanggan, DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik
 
• Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN Daya 450 VA dan Potongan 50 Persen untuk 900 VA Selama 3 Bulan
 
• Kejadian Listrik Padam, FSP BUMN akan Laporkan Direksi PLN ke Bareskrim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]