Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Media
Politisi PDIP: Kita Bukan Negara Komunis, Tapi Justru Lebih dari Komunis
2017-01-07 18:31:39

Ilustrasi. Anggota DPR RI Dr. Effendi M.S Simbolon, M.IPol.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Effendi Simbolon, M.IPol menyatakan keheranannya dengan sikap pemerintahan Republik Indonesia Pimpinan Jokowi-JK yang membungkan kebebasan berpendapat di dunia maya. Yakni dengan memblokir konten di media sosial maupun media online.

Padahal, di negara komunis sekalipun seperti China tidak melakukan aturan yang sifatnya menghalangi rakyatnya berpendapat di dunia maya. Justru semestinya pemerintah mengimbanginya dengan memberikan informasi akurat sebagai counter bahwa pemerintah dalam keadaan yang baik.

"Saya kira negara sebesar China sekalipun tidak melakukan counter dengan cara menghalang-halangi siapapun yang ingin bicara di dunia maya, tetapi justru dia mengimbangi sepanjang pemerintah baik-baik saja tidak ada yang salah," kata Effendi Simbolon di Jakarta, Sabtu (7/1).

Berbicara dalam diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Effendi menekankan bahwa pemerintah China sebenarnya mempunyai kekuatan lebih besar untuk mengatur rakyatnya dalam berpendapat. Namun semua itu tidak dilakukan.

"Pemerintah China itu sudah lewat masa turblensi itu, dia negara komunis, harusnya dia menggunakan kekuasaan-kekuasaan kekuatannya untuk membelenggu semuanya, kita bukan negara komunis tapi kok kita justru layaknya lebih-lebih dari komunis," jelas Effendi Simbolon.

Ia menyarankan pemerintah tidak terlalu reaktif dalam menanggapi sejumlah pendapat yang ada di dunia maya sekalipun informasi yang muncul merupakan kabar bohong atau hoax. Sebab sikap demikian justru menimbulkan kegaduhan politik.

"Kalau pemerintah reaktif itu semua membuat suasana semakin panik. Kalau semua sebagai pengatur, semua apa kata Menkominfo, artinya sekarang ini kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat," pungkas Effendi.(ns/aktual.com/bh/sya)



 
Berita Terkait Media
 
• LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
• Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
• LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
• Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
• Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]