Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR RI
Thursday 30 Oct 2014 21:27:58

Politisi Partai Golkar Roem Kono terpilih menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI, dalam pemilihan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (30/10).(Foto: iwan armanias/parle/hr)
JAKARTA, Berita - Politisi Partai Golkar Roem Kono terpilih menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI, dalam pemilihan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (30/10). Dalam acara pemilihan ini, mendampingi Roem Kono sebagai Wakil Ketua BURT adalah Novita Wijayanti dari Fraksi Gerindra dan Agung Budi Santoso dari Fraksi Partai Demokrat.

Pemilihan Pimpinan BURT mengacu pada UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 97 ayat (2) dan Peraturan DPR No.1/2014 tentang tata tertib pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), maka paket nama Pimpinan BURT yang diajukan adalah ketiga nama tersebut. Karena hanya satu paket, maka rapat BURT secara aklamasi menyetujui dan Pimpinan rapat mengetok palu sebagai tanda pengesahan salah satu alat kelengkapan dewan tersebut.

Seusai pemilihan, BURT menggelar rapat intern dipimpin Ketuanya Roem Kono dengan agenda antara lain perkenalan masing-masing anggota dan membahas program kerja yang akan datang, termasuk mengundang jajaran Setjen DPR yang dijadwalkan Senin yang akan datang.

Menjawab pers, Ketua BURT Roem Kono mengatakan, proses pemilihan Pimpinan BURT sudah sesuai dengan tata tertib DPR dan pekan depan akan menggelar rapat guna menyusun jadwal program kerja. Rapat segera dilakukan karena berlomba dengan waktu apalagi alat kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, juga perangkat kesekretariatan menjadi perhatian BURT.

Dikatakan Roem Kono, DPR adalah rumah rakyat dan harus dikembalikan kewibawaannya sebagai lambang negara yang dihuni oleh 560 pejabat negara. Karena itu memang perlu perbaikan baik sarana- prasarana yang memadai sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

“DPR adalah rumah rakyat, representasi rakyat sehingga kinerjanya harus ditingkatkan. Karena itu penunjang kerja harus disupport betul-betul sehingga hak-hak dan kewajibannya bisa dilaksanakan secara memadai,” kata Roem Kono menambahkan.(mp/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]