Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Politisi Demokrat Minta Jokowi Tak Malu Jalankan Saran SBY
Tuesday 07 Jul 2015 06:04:25

Ilustrasi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali.(Foto: abror/presidenri.go.id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Bidang Keuangan Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta Presiden Joko Widodo tak ragu untuk menjalankan saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kondisi perekonomian saat ini.

Pada Rapat Pimpinan Nasional I Demokrat, Minggu (6/7), SBY meminta Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik, sekaligus mengeluarkan kebijakan terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sikap Jokowi itu diyakini akan memengaruhi optimisme pasar. (Baca: SBY Anggap Jokowi Perlu Jelaskan soal Kondisi Ekonomi Indonesia)

"Saya rasa baik sebagai mantan Presiden memberikan masukan kepada pemerintah. Tentunya demi kebaikan rakyat dan bangsa, Presiden Jokowi tidak perlu malu-malu dan ragu. Apalagi trik-trik menghadapi kesulitan ekonomi pernah dijalankan Pak SBY selama memimpin pemerintahan," kata Marwan di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Komisi XI ini menilai, selama ini SBY selalu memberikan saran-saran dan masukan konstruktif untuk pemerintah dan bangsa. Saran itu pun diberikan dengan cara-cara yang elok.

"Beliau tidak pernah terjebak menjadi sosok yang menghakimi, nyinyir, apalagi menghina. Jadi, sarannya pantas didengar, termasuk dalam masalah ekonomi saat ini," ucap Marwan.

Marwan sependapat dengan SBY bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih terseok dan dibayangi kelesuan. Karena itu, perlu tips dan trik bagi Jokowi dalam rangka membawa bangsa ini keluar dari kelesuan perekonomian.

"Sarannya sudah sangat jelas. Beliau berbicara berdasar pengalaman dan sebagai seorang yang visioner. Arah kebijakan ekonomi pemerintah memang harus disampaikan oleh pihak yang paling pantas menyampaikannya, ya Presiden. Dengan cara itulah, semua stakeholder terkait akan memahami dan meyakini arah kebijakan Presiden dalam mengatasi kesulitan ekonomi saat ini," ucap Marwan.

"Rupiah lemah, harga komoditas rendah, tetapi kebutuhan pokok melambung. Ramadhan, dan jelang Lebaran seperti sekarang, kesulitannya makin terasa oleh rakyat. Pemerintah harus segera bertindak konkret, strategis, dan benar," tambahnya.(ihs/sg/kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]