Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Politisi Demokrat: Pemerintah dan Pendukung Jokowi Tak Perlu Kesetanan Setiap Kali Dikritik
2016-07-10 08:51:13

Ilustrasi. Tweet Rachland Nashidik @ranabaja.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Era pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi dinilai kerap menyalahkan pemerintahan masa lalu (era SBY) saat terjadi kegagalan. Bahkan tragedi macet parah mudik lebaran 2016, Presiden Jokowi malah menyebut karena 'mangkraknya' pembangunan 8 tahun era SBY.

Bukan hanya itu, pemerintah dan para pendukungnya sering tak mau menerima kritikan atas berbagai kegagalan-kegagalan dalam pemerintahan Jokowi.

Terkait hal itu, seorang politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyampaikan kritikan terbuka kepada pemerintahan Jokowi dan para pendukungnya.


Berikut kritikan terbuka Wakil Sekjen dan Juru Bicara DPP Partai Demokrat yang disampaikan melalui akun twitternya @ranabaja, Sabtu (9/7)

1. Coba lebih tenang. Pemerintah tak perlu gusar pada kritik. Fungsi oposisi memang menunjukkan borok agar dapat perhatian untuk dibenahi.

2. Asal kata Party ("Partai") adalah "Part": "Sebagian". Tugas Parpol: mengubah atau melengkapi (sebagian) kebenaran lain dengan kritik.

3. Tak ada satupun Partai Politik dalam Demokrasi yang bisa mengklaim

keyakinannya sebagai kebenaran tunggal yang tak boleh dites dan dikontes.

4. Jadi Pemerintah, Parpol berkuasa dan pendukungnya, jangan alergi kritik, apalagi merepresi. Kritik beri Anda cermin untuk jadi lebih baik.

5. Pendeknya, Anda tak perlu kesetanan tiap kali dikritik. Kami cuma melakukan yang sama yang dulu kalian lakukan. Bedanya, kami tak memusuhi.

6. Dulu kritik bagai mitraliur pada kami. Dari yang berkelas sampai cuma keras. Dari yang simpati sampai dengki. Kami tak pernah membenci.

7. Kini kalian berkuasa. Cobalah lebih baik, atau sekurangnya sama dengan kami dulu dalam memperlakukan kritik. Jangan gampang gunakan polisi.

8. Jangan juga gelap mata. Coba, apa salahnya menggugat empati kalian pada 12 korban kemacetan Brebes? Kenapa kalian kalap seperti kram otak?

9. Dalam Demokrasi berlaku continuity and change. Tiap Pemimpin tak pernah mulai dari nol. Ia diwarisi masalah tapi juga modal untuk membenahi.

10. Jadi, Anda tak perlu merasa terlalu hebat, sebab sebagian sukses Anda pasti berutang budi pada capaian pendahulu Anda.

11. Tapi Anda juga tak perlu minder. Apa yang salah atau belum selesai di masa lalu tentu tak bisa diperbaiki tanpa peran dan jasa Anda.

12. Coba lebih percaya diri. Orang akan mencintai Anda untuk hal baik yang Anda lakukan. Bukan hal buruk yang Anda katakan tentang orang lain.

13. Yang perlu Anda ingat: Sejarah, peradaban, tak baru dimulai saat Anda berkuasa. Bung, Anda cuma Presiden, bukan penemu atau orang suci.

14. Jadi stop mengutuk masa lalu. Mulailah perbaiki masa depan dengan apa yg Anda warisi hari ini. Sebab begitulah seharusnya seorang Pemimpin.

"Polarisasi Pilpres 2014 harus dihentikan. Masa depan kita butuh lebih banyak kerjasama daripada permusuhan. Atau, konflik tak terhindarkan." tulisnya.(portalpiyungan/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]