Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Lampung
Politik dan Pemerintahan Lampung Terjaga di 2013
Tuesday 31 Dec 2013 11:50:56

Ilustrasi, Bandara Udara Raden Intan, Lampung.(Foto: BH/coy)
BANDARLAMPUNG, Berita HUKUM - Situasi politik dan pemerintahan di Provinsi Lampung cukup terjaga selama 2013, kendati dinamika politik tetap terjadi sebagai konsekuensi dari terwujudnya suasana demokrasi, kata Lumban Tobing, SE, M.Sp
"Di tingkat provinsi, terdapat kecenderungan semakin kuatnya kualitas hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Tony Onma pada Refleksi Akhir Tahun 2013, di Bandarlampung, Senin (30/12).

Ia mengatakan, hubungan yang terjaga itu ditandai dengan terbinanya harmonisasi dan kesepahamanan di dalam pembahasan berbagai agenda kebijakan pembangunan strategis, seperti berjalan lancarnya pembahasan rancangan peraturan daerah.

Selain itu, lanjutnya, pada 2013 Pemprov Lampung bersama DPRD setempat menetapkan 17 Perda, antara lain tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, Perda Pembangunan Kota Baru, Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, Pelayananan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Kerjasama Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan lain-lain.

Ia menjelaskan pula bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Lampung dalam rangka koordinasi pembangunan dan kebijakan daerah, melaksanakan agenda kebijakan pembangunan serta mengimplementasikan otonomi daerah telah terbina dengan baik.

"Hal ini ditandai dengan semakin intensifnya koordinasi yang terjalin melalui pertemuan forum komunikasi pimpinan daerah dan rapat koordinasi sekretaris daerah," katanya.

Pada 2013 juga terdapat satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, yakni Kabupaten Lampung Utara untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2013-2018.

"Seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada berjalan sangat kondusif dan tidak terjadi gangguan berarti," ujarnya pula.

Tony menambahkan, secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung sepanjang 2013 terkendali.

Pada acara itu hadir pula antara lain Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, pejabat di lingkungan Pemprov Lampung, serta sejumlah wartawan di daerah itu.(mpl/kus/ipb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Lampung
 
Komisi II: Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat Jadi 'Warning' Bagi Pemprov Lampung
 
LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
 
Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
 
Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
 
Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]