Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Narkoba
Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
Tuesday 02 Sep 2014 03:36:33

Ilustrasi. Polisi saat bertugas menjaga aksi demo.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap personelnya yang menangani pemberantasan narkotika. Hal itu dikemukakan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Hamidah Abdurrahman, terkait penahanan dua anggota Polri di Kota Kuching, Malaysia, pada Jumat (29/8) lalu.

“Memang ini baru pertama kali anggota Polri ditangkap di luar negeri karena narkotika. Ini artinya Polri kurang melakukan pendeteksian terhadap anggotanya soal penggunaan dan pengedaran narkotika. Selama ini memang ada pengawas internal di setiap jenjang.

"Namun, pemantauan terhadap tingkah laku mungkin terlewatkan. Itulah sebabnya harus ada evaluasi menyeluruh, terutama kepada personel –personel yang bertugas menangani pemberantasan narkotika,” kata Hamidah.

Penangkapan perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar dan Brigadir tersebut dilakoni Kepolisian Di Raja Malaysia (PDRM).

Menurut Marisa Febriana Wardani, selaku pelaksana fungsi konsuler Konsulat Jenderal RI di Kuching, kedua perwira kedapatan membawa narkotika.

Salah satu perwira menjabat Kepala Sub-Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat.

“Dari informasi yang kami peroleh, keduanya ditangkap di Hotel Citadine, Kuching. Namun, karena PDRM belum mengeluarkan keterangan resmi, kami belum mengetahui jenis dan berat narkotika yang mereka bawa,” kata Marisa kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Marisa menambahkan, pihak KJRI belum bisa meminta keterangan lebih banyak dari kedua perwira karena masa tahanan pertama baru berakhir pada 6 September mendatang.

Hukuman mati

Jika kedua perwira dikenai pasal 39 B, Undang-Undang Antinarkotika Malaysia tahun 1952, maka mereka bakal diancam hukuman mati.

Atas kemungkinan tersebut, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes, Agus Rianto, mengatakan Polri akan mengikuti prosedur yang berlaku di Malaysia.

“Kita prihatin dengan kejadian ini. Namun, kita akan mengikuti perkembangan kasus ini. Kita menghormati proses hukum yang ada,” kata Kombes Agus Rianto.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Metro TV, Senin (1/9), Kepala Polisi RI Jenderal Sutarman mengatakan Polri telah menangani 30 kasus terkait narkoba di kalangan internal pada 2014.

Tahun sebelumnya terdapat 91 kasus yang sudah ditangani. Adapun para pelakunya sudah dipecat.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Narkoba
 
Nasib akhir AKP Deky Jonatan bekingi bandar narkoba besar demi naik jabatan, dipecat dari polisi
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan
 
2 Pekan Tim Hyena Polresta Samarinda Menangkap 10 Tersangka dengan 2,5 Kg Sabu
 
Nelayan Batam Minta Ganti Rugi Sebesar Rp 686,7 Miliar kepada Pemilik dan Nahkoda Kapal MT Arman 114 atas Perkara Pencemaran Laut
 
5 Oknum Anggota Polri Ditangkap di Depok, Diduga Konsumsi Sabu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]