Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kasus Tanah
Polisi dan Kejaksaan Eksekusi Nelayan Kecil Pulau Pari
2017-02-10 06:57:43

Ilustrasi. Save Pulau Pari di Medsos.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Eksekusi dilakukan oleh Polisi dan Jaksa dari Pengadilan Jakarta Utara kepada nelayan kecil Pulau Pari Edi Priadi (65) pada selasa, 7 februari 2017 pukul 10.20 WIB, Edi Priadi harus mendekam di penjara atas laporan PT Bumi Raya dengan pasal 167 KUHP atas tuduhan memasuki secara paksa pekarangan perusahaan tanpa izin.

Tetapi FAKTANYA Edi Priadi telah menempati tanah dan rumahnya sejak sejak tahun 1999 sedangkan perusahaan mengklaim tanah yang ditempati Edi Priadi milik perusahaan atas sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbit pada tahun 2015.

Menurut Raden Elang Yayan (LBH Rakyat Banten /kuasa hukum Edi Priyadi) putusan no 257 PID/2016/PT DKI Jakarta yang dikeluarkan pengadilan Tinggi Jakarta Utara mengada ada dan SESAT FIKIR dikarenakan faktanya edi priadi sejak tahun 1999 menempati tanah dan mendirikan rumah sedangkan sertifkat yang terbit di tahun 2015 digunakan untuk mempidanakan edi priadi dengan Pasal 167 KUHP. proses penangkapan yang berlebihan dilakukan pihak kejaksaan dengan membawa banyak polisi.

Menurut zulpriadi, (Koordinator Koalisi Selamatkan Pulau Pari )penangkapan Edi priadi merupakan salah satu usaha perusahaan untuk memuluskan upaya privatisasi dan penguasaan pulau pari, merampas ruang hidup, merenggut sumber penghidupan, mengambil alih tanah yang ditempati masyarakat yang telah mendiami Pulau Pari lebih dari 6 generasi. Berpotensi menggusur 328 Kepala keluarga/1200 jiwa masyarakat yang mendiami Pulau Pari, hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah diatur oleh Undang undang.

Kasus ini berawal atas klaim penguasaan 90 % tanah di pulau milik PT. Bumi Raya. perusahaan dengan master plan nya berencana membangun pulau pari dengan resort dan hotel yang akan menjadi tujuan pariwisata. Kegiatan perusahaan ini mendapat penolakan oleh masyarakat yang telah lebih dulu mendiami pulau, ancaman, intimidasi dan kriminalisasi dilakukan perusahaan untuk menekan warga pulau pari.

Kriminalisasi yang dialami bpk Edi Priyadi merupakan pintu masuk arogansi Koorporasi yang berupaya melakukan perampasan lahan hidup penduduk pulau pari. Bukan tidak mungkin sejarah penduduk kepulauan sebagai inti dari roda perababan Negara Kepulauan Republik Indonesia hanya menjadi penonton yang terus tersingkir dan musnah ditelan keserakahan oleh korporasi !.

Demikian, siara pers dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari sebagaimana yang dilansir situs walhi.or.id pada, Selasa (7/2). Koalisi Selamatkan Pulau Pari (LBH Rakyat Banten, FPPP, WALHI Jakarta, PBHI, KontraS, Solidaritas Perempuan, KPI).(wlh/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
 
• Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK
 
• Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria
 
• Kata Pakar Hukum Agraria, Non Eksekutabel Sebelum Ingkrah
 
• PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]