Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Polisi Tindak Tegas Bagi Warga Langgar PSBB, Ini Pasalnya
2020-04-07 00:02:18

Tampak Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Yusri Yunus saat memberikan keterangan pers terkait diamankannya sejumlah pelanggar PSBB.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan, tidak ada tawar- menawar bagi warga yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19.

"PSBB kita sudah jalan (patroli untuk membubarkan warga yang berkerumun), dari kemarin sudah jalan," kata Yusri di Jakarta, Senin (6/4).

Namun dalam operasi PSBB, lanjut Yusri, petugas senantiasa tetap mengedepankan upaya persuasif dan humanis terlebih dahulu sebelum membubarkan warga yang berkerumun.

"Yang kita lakukan selama ini kan sudah persuasif, humanis, kita secara preventif imbauan, kita patroli," ujarnya.

Yusri juga menyampaikan, tidak akan mentolelir bagi warga yang berkerumunan dan tidak mengindahkan petugas bila sudah diberikan peringatan selama tiga kali.

Adapun peraturan yang digunakan petugas kepolisian bagi warga yang melanggar atau mengabaikan himbauan PSBB, yakni Pasal 218 KUHP.

"Tapi jika tiga kali tidak mengindahkan, kita kenakan pasal itu. Dasar penindakan bagi yang tidak mengindahkan (imbauan polisi) adalah pasal KUHP dan UU Karantina Kesehatan," tegas Yusri.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi covid-19, Selasa (31/3).

Salah satu tujuan pemberlakuan aturan PSBB itu guna menekan angka kasus penularan covid-19 agar berjalan efektif.(pjk/bh/amp)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]