Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Demo Tolak Kenaikan BBM
Polda Metro Jaya Kerahkan TNI Ikut Amankan Demo
Monday 26 Mar 2012 14:57:05

Kepolisian akan melibatkan aparat TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta (Foto: Skyscrapercity.com)
JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Polda Metro Jaya akan melibatkan aparat jajaran TNI dalam upaya mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebanyak 8.000 personel TNI, siap dikerahkan untuk mengawal demontrasi yang tersebar di wilayah Jakarta.

“Personel TNI akan dikerahkan, jika jumlah massa yang melakukan aksi unjuk rasa semakin banyak dan sulit untuk dikendalikan. Kami siapkan 22.458 personel kepolisian dan dibantu dengan 8.254 personel TNI,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rikwanto kepada wartawan Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3).

Rikwanto menyadari bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, TNI dinilai hanya berwenang untuk melindungi negara dari serangan negara lain dan bukannya dari warga sendiri.

“Keterlibatan TNI adalah hal biasa dan kerap dilakukan kepolisian dalam tiap operasi kepolisian. Hal ini bukan suatu baru, karena beberapa kegiatan sebelumnya sudah dilakukan pula. Dalam penjagaan itu, TNI bisa dilibatkan atas permintaan mayarakat," imbuhnya tanpa merinci masyarakat yang dimaksudkannya itu.

Prajurit TNI ini akan ditempatkan di sejumlah objek vital, seperti stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), depo Pertamina, dan lokasi utama aksi unjuk rasa di antaranya Gedung DPR/MPR serta Monumen Nasional (Monas). “Keberadaan TNI di bawah kendali kepolisan dan akan ditempatkan di objek vital yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kerusakan," tandasnya.

Sedangkan para pengunjuk rasa, lanjut dia, diharapkan tidak berbuat tindakan yang anarkis dan merusak fasilitas umum. Para koordinator aksi unjuk rasa juga diharapkan mampu mengendalikan massanya. “Kami minta Korlap bisa mengkondisikan massanya dalam mengaspirasikan tuntutan yang akan disampaikan. Kami akan kawal, agar unjuk rasa berjalan lancar sesuai temanya,” tutur dia.

Aksi menolak kenaikan harga BBM diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Selasa (27/3) besok. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, sebanyak 8.000 demonstran akan berbondong-bondong datang ke Jakarta dan berunjuk rasa di sejumlah tempat, seperti di depan Gedung DPR/MPR, Istana Negara, dan bundaran Hotel Indonesia (HI).(dbs/irw)


 
Berita Terkait Demo Tolak Kenaikan BBM
 
• Demo Rusuh Di DPR, Negara Rugi Ratusan Juta, Polisi, Massa Dan Wartawan Luka-luka
 
• Jakarta Dan Riau Massa Beraksi Menutup Jalan
 
• Tujuh Belas Polisi Dan Dua Belas MahasiswaTerluka Akibat Bentrok Gambir
 
• Ratusan Lokasi Demonstrasi Warnai Indonesia
 
• Demo DPR Diwarnai Ketegangan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]