Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Jakarta
Polda Metro Digugat Rp 1 Triliun: Pengusaha Tambang Ajukan 8 Bukti
Wednesday 31 Jul 2013 15:11:39

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengusaha tambang, Arif Budiman (AB) mengajukan 8 bukti terkait gugatan Rp 1 triliun terhadap Polda Metro Jaya. Gugatan yang diajukan Direktur CV Padak Mas melalui pengacara Apolos Djara Bonga tersebut sebagai tanggapan, kesimpulan replik dan bukti perkara tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Menurut Apolos, pertama bukti yang diajukan tergugat (Polda Metro, Red) adalah argumentasi non yuridis bahkan tidak patuh putusan Praperadilan No 41/Pid.Prap/2012/PN Jaksel hingga merugikan kliennya. Artinya, ada kesalahan prosedur proses hukum yang dilakukan tergugat terhadap penggugat.

Kedua, penahanan dan penetapan Arif Budiman bertentangan dengan bukti yang diajukan tergugat juga keputusan hakim yang mengabulkan praperadilan penggugat. Ketiga, bukti tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan majelis hakim patut mengkesampingkan karena ada kesewenangan tergugat terhadap penggugat. Keempat, bukti tergugat tidak ada relevansi dengan penggugat.

Kelima, perpanjangan penahanan Arif Budiman oleh penyidik Polda Metro mengesampingkan putusan praperadilan. Hingga kerugian materil dan moril yang diderita penggugat akibat perbuatan tergugat. Keenam, bukti tergugat tidak mematuhi putusan praperadilan tidak mengindahkan putusan praperadilan membuat runtuhnya pilar hukum dan keadilan di negara hukum.

Keenam, penggugat sakit jantung dirawat di RS di Singapura akibat tindakan sepihak penggugat selain terjadi kerugian kontrak bisnis biji besi penggugat dengan investor asing akibat perbuatan tergugat. Kedelapan, terjadi penindasan harkat martabat terhadap penggugat akibat kesewenangan tergugat.

"Melihat fakta-fakta yang merugikan materil dan moril tergugat, kami menolak eksepsi tergugat juga menolak jawaban, replik dan bukti-bukti tergugat seluruhnya. Selanjutnya mohon majelis hakim menjadi pertimbangan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya," ujar Apolos, seperti yang dikutip dari portalkriminal.com.

Seperti diketahui, perkara tersebut bermula saat Polda Metro Jaya menuduh AB melakukan penggelapan dan penipuan senilai Rp 20 miliar yang dilaporkan Ny Djuwarwanti . Selanjutnya AB ditangkap dan ditahan. Selama proses hukum tersebut petugas tidak mampu menunjujkkan barang bukti bahkan menambah pasal pencucian uang.

Kemudian AB yang juga pengusaha tambang itu mempraperadilkan penambahan pasal tersebut dan dikabulkan PN Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya AB telah melampaui batas penahananya lebih dari 90 hari. Direktur CV Padak Mas itu juga menggugat perdata Ny Djuwarwanti ke PN Jakarta Barat. Demikian tentang penambahan pasal pencucian uang tersebut merupakan bentuk manipulasi penyidik Polda Metro Jaya sebagai dalih agar bisa menahan terus AB.(joy/pkc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Jakarta
 
• Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
 
• Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
 
• Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
 
• Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
 
• KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]