Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pesantren
Pimpinan MPR Himbau Pemerintah Agar Lebih Memperhatikan Pesantren
2020-06-29 10:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, khususnya selama pandemi Corona Covid-19 berlangsung. Pesantren-pesantren kecil di daerah terpencil nyaris tidak tersentuh bantuan apapun. Padahal, mereka ini tetap diharuskan memenuhi protokol kesehatan, social distancing, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengecekan suhu, hand sanitizer.

Padahal, untuk melakukan protokol kesehatan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu seharusnya pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih besar bagi pesantren, khususnya yang berada di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu memberikan rapid tes kepada penghuni pesantren untuk menghindari potensi penyebaran virus tersebut dikalangan para santri.

"Selama ini pesantren dianggap tidak penting, dan bisa hidup sendiri dengan segala keterbatasannya, sehingga tidak perlu mendapat perhatian. Dalam kaitannya dengan oenyebaran Corona, hampir belum ada pesantren yang sudah mendapat bantuan rapid tes, karena semua baru tahap rencana, entah kapan akan dilaksanakan," kata Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil, usai menghadiri temu tokoh kebangsaan. Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al Ittihad Cianjur, Jawa Barat Sabtu (27/6). Ikut hadir pada acara tersebut Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa, dan pengasuh ponpes Al Ittihad KH. Kamali Abdul Ghani.

Selama Pandemi Covid berlangsung, kata Gus Jazil pesantren tetap menanggung sebagian biaya. Padahal, selama itu, pemasukan mereka relatif terbatas. Karena itu, semestinya pemerintah memberi perhatian dan bantuan, agar mereka bisa tetap survive dimasa sulit selama Pandemi ini.

Selama ini, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini, berbagai pihak sudah menyuarakan pentingnya pemerintah memberi perhatian lebih besar bagi pesantren. Bahkan setiap pertemuan dengan komisi 8, Menteri Agama senantiasa didesak untuk memberi bantuan yang lebih besar pada pesantren. Nyatanya, hingga kini banyak pesantren yang masih terbelakang. Bahkan, berbagai fasilitas yang sesungguhnya sangat dibutuhkan, belum tersedia. Ini membuktikan bahwa Menteri Agama kurang sensitif untuk membantu pesantren, apalagi jika melihat politik anggaran yang memang sama sekali tidak berpihak ke pesantren sama sekali.

"Dari sejarahnya, pesantren memang hadir untuk melayani mereka yang tidak mampu, karenanya pemerintah harus makin fokus untuk menata dan memberika oerhatiannya. Apalagi, kebanyak pesantren memang tidak punya akses anggaran, akhirnya mereka itu hidup seperti Alang Alang saja, hidup sendiri saja," kata Gus Jazil lagi.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pesantren
 
• HNW: Rancangan Perubahan UU Sisdiknas Menciderai Pesantren
 
• Menag Yaqut Cholil Tak Lagi Anggarkan Dana Untuk Pesantren, DPR Ungkap Kekecewaan
 
• Pimpinan MPR Himbau Pemerintah Agar Lebih Memperhatikan Pesantren
 
• Dirbinmas Polda Metro Jaya Sambangi Pondok Pesantren Al Mawaddah
 
• RUU Pesantren Belum Mengakomodir Perkembangan Pesantren
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]