Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Pimpinan MPR, DPR, DPD Bahas Keamanan Pelantikan Presiden
Sunday 12 Oct 2014 02:04:12

Ilustrasi. Tampak pasukan berkuda pada pengamanan di sekitar komplek gedung MPR, DPR , DPD saat aksi Demo.(Foto: dok. BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI siap menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pimpinan di tiga lembaga parlemen tersebut membahas bersama konsep keamanan terpadu di komplek parlemen Senayan.

Rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPD dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jumat (10/10). Bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, dibahas berbagai konsep keamanan sebelum dan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan para pimpinan tersebut menggelar konferensi pers untuk menyampaikan konsep keamanan yang dimaksud.

Setya menyebutkan, ada dua rencana pengamanan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka pendek adalah pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2014. Jangka panjang adalah konsep keamanan terpadu yang didukung oleh teknologi di lingkungan komplek gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD RI. Para Sekjen MPR, DPR, dan DPD akan berkumpul dengan pihak Kepolisian dan Kodam Jaya untuk menjadikan satu atap dalam pelaksanaan keamanan,” ungkap Setya.

Namun, konsep keamanan ini tentu tidak menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Ancaman keamanan unjuk rasa pada saat pelantikan Presiden akan dihadapi aparat keamanan tanpa senjata api. Petugas keamanan maksimal akan menggunakan water canon untuk menghalau aksi demonstrasi yang tidak tertib.

Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan langkah prepentif dan persuasif untuk menghindari jatuh korban saat mengamankan berbagai gangguan selama acara pelantikan. “Keamanan harus betul-betul soft untuk mewujudkan situasi yang kondusif dengan perkiraan ancaman antara lain unjuk rasa, teror bom, boikot, bentrok massa, kebakaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, pengrusakan, dan penyusupan,” papar Setya lagi.

Sementara itu jumlah personil gabungan yang akan diterjunkan mengamankan pelantikan Presiden berjumlah 23.000 personil, baik dari Kepolisian maupun TNI. Bahkan, untuk mengamankan komplek parlemen telah dibuat 5 ring keamanan. “Dijamin semuanya aman. Ini saatnya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia bahwa pelantikan ini diharapkan betul-betul lancar.”

Selain Ketua DPR, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dua Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dan E.E. Mangindaan, serta dua Wakil Ketua DPD, Ratu Hemas dan Farouk Muhammad. Hadir Pula Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Unggung Cahyono. (mh/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]