Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Pimpinan MPR, DPR, DPD Bahas Keamanan Pelantikan Presiden
Sunday 12 Oct 2014 02:04:12

Ilustrasi. Tampak pasukan berkuda pada pengamanan di sekitar komplek gedung MPR, DPR , DPD saat aksi Demo.(Foto: dok. BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI siap menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pimpinan di tiga lembaga parlemen tersebut membahas bersama konsep keamanan terpadu di komplek parlemen Senayan.

Rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPD dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jumat (10/10). Bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, dibahas berbagai konsep keamanan sebelum dan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan para pimpinan tersebut menggelar konferensi pers untuk menyampaikan konsep keamanan yang dimaksud.

Setya menyebutkan, ada dua rencana pengamanan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka pendek adalah pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2014. Jangka panjang adalah konsep keamanan terpadu yang didukung oleh teknologi di lingkungan komplek gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD RI. Para Sekjen MPR, DPR, dan DPD akan berkumpul dengan pihak Kepolisian dan Kodam Jaya untuk menjadikan satu atap dalam pelaksanaan keamanan,” ungkap Setya.

Namun, konsep keamanan ini tentu tidak menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Ancaman keamanan unjuk rasa pada saat pelantikan Presiden akan dihadapi aparat keamanan tanpa senjata api. Petugas keamanan maksimal akan menggunakan water canon untuk menghalau aksi demonstrasi yang tidak tertib.

Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan langkah prepentif dan persuasif untuk menghindari jatuh korban saat mengamankan berbagai gangguan selama acara pelantikan. “Keamanan harus betul-betul soft untuk mewujudkan situasi yang kondusif dengan perkiraan ancaman antara lain unjuk rasa, teror bom, boikot, bentrok massa, kebakaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, pengrusakan, dan penyusupan,” papar Setya lagi.

Sementara itu jumlah personil gabungan yang akan diterjunkan mengamankan pelantikan Presiden berjumlah 23.000 personil, baik dari Kepolisian maupun TNI. Bahkan, untuk mengamankan komplek parlemen telah dibuat 5 ring keamanan. “Dijamin semuanya aman. Ini saatnya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia bahwa pelantikan ini diharapkan betul-betul lancar.”

Selain Ketua DPR, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dua Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dan E.E. Mangindaan, serta dua Wakil Ketua DPD, Ratu Hemas dan Farouk Muhammad. Hadir Pula Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Unggung Cahyono. (mh/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]