JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pimpinan lembaga negara mengadakan rapat konsultasi menghadapi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan digelar 9 Juli 2014 esok. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV MPR RI, Senin (7/7) sore.
Selain Presiden, hadir pada rapat tersebut Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Rizal Djalil, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, dan para Wakil Ketua MPR.
Usai pertemuan, Sidarto menyatakan rapat konsultasi pimpinan lembaga negara ini untuk mewujudkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang demokratis dan konstitusional.
“Pertemuan konsultasi pimpinan lembaga negara hari ini dilaksanakan dalam rangka mengawal momentum penting agenda nasional pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014, agar berjalan secara demokratis dan konstitusional, serta aman dan damai,” jelas Sidarto.
Sidarto menjelaskan, Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara sepakat untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu putaran, secara damai dan bermartabat sehingga dapat menghasilkan pimpinan nasional yang kuat dan memperoleh dukungan rakyat.
“Kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk menyukseskan penyelenggaraan pilpres, dengan berpartisipasi hadir menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya,” tambah Sidarto.
Pimpinan lembaga negara juga mengharapkan agar pilpres dapat melahirkan pemimpin nasional yang dipilih secara demokratis dan konstitusional dan memiliki dukungan luas di mayoritas seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan representasi keberagaman berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soalpemilu satu putaran, Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara menghargai keputusan MK tersebut. Hal ini untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
Netralitas PNS, TNI dan Polri juga menjadi bahan pembicaraan rapat. Hal ini, tambah Sidarto, menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh tahapan pilpres berjalan dengan aman, damai dan lancar tanpa hambatan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden berharap, penyelenggaraan pilpres ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Ia menyatakan, seluruh pihak tentunya menginginkan ini menjadi sejarah yang indah.
“Kalau dalam pilpres yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004 dan 2009, dapat berlangsung secara damai dan demokratis, aman, tertib dan lancar,. Mari kita laksanakan kembali pilpres tahun ini juga berlangsung secara aman, tertib dan lancar. Rakyat Indonesia berharap agar pemilu pilpres juga berlangsung dengan baik,” jelas Presiden Yudhoyono.
SBY juga mengajak seluruh rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak pilihnya, dan turut menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pemungutan suara dan setelah hari pemungutan suara.
Presiden Yudhoyono juga meminta para kandidat pasangan capres dan cawapres untuk menghormati apapun hasil pilpres. Selain itu, SBY juga mengingatkan media massa agar menjadi bagian dari solusi untuk meneduhkan suasana politik.
“Saya tahu demokrasi itu memang memunculkan dinamika. Di saat tertentu, kompetisi semakin keras. Tetapi peran pers yang benar dan konstruktif justru bisa meneduhkan suasana, dan bukan sebaliknya,” himbau SBY.
Selain itu, SBY juga meminta agar jajaran Polri bersama TNI dapat mengemban tugas dengan profesional, netral dan adil. Diharapkan, aparat keamanandapat mencegah terjadinya kekerasan dan membantu penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung dengan baik dan terbebas dari pelanggaran apapun.
“Kalau semua ini kita jalankan, kita akan mengukir sejarah yang indah dan baik, menandai perjalanan demokrasi di negeri ini yang ke depannya makin berkualitas, baik dan menunjukkan tingkat kematangan berpolitik bangsa Indonesia,” tutup SBY.(sf/dpr/bhc/sya) |
