Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Pimpinan Demokrat Tolak Tudingan Arahkan Angie
Friday 17 Feb 2012 19:27:01

Pendung Partai Demokrat pada saat kampanye Pemilu 2009 lalu (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan Angelina Sondakh memberikan keterangan bohong dalam pemeriksaan persidangan perkara suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 untuk melindungi elite Partai Demokrat, tidak terlalu dipedulikan. Pasalnya, kesaksian yang lebih banyak bersisi bantahan itu, sepenuhnya tanggung jawab pribadi dari politisi yang disapa akrab Angie tersebut.

"Harus ditanyakan ke yang bersangkutan, kita tidak bisa memberikan pernyataan klarifikasi, terkait dia (Angie) yang sudah masuk ke proses (hukum) itu. Masalah itu sudah menyangkut proses hukum, kami tak bisa mencampurinya," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Jafar Hafsah kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut dia, tidak ada arahan apapun yang diberikan pengurus DPP dan Fraksi Demokrat terhadap Angie dalam memberikan kesaksian. Bahkan, tudingn adanya skenario pengamanan elite partai melalui Angie, ingin menyudutkan partainya. "Apapun yang dijawab Angie itu adalah tanggung jawab dia. Kami tak perngah mengarahkan jawaban. Kami juga tidak lindung-melindungi," tandasnya.

FPD DPR, lanjut dia, juga akan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan (BK) untuk memberikan rekomendasi atas status tersangka Angelina Sondakh dalam kasus wisma atlet. "Status Angie sebagai anggota DPR, kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan aturan yang berlaku. Pastinya ini menyangkut UU MD3 (UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD),” jelas Jafar.

Sebelumnya diberitakan, Angie dianggap berbohong oleh kubu terdakwa Nazaruddin. Angie menolak mengenai pemeriksaanya oleh Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat. Bahkan, tim itu sama sekali tak ada. Ia juga membantah ada penyerahan uang saat pertemuan di ruang pimpinan Fraksi Demokrat di DPR kepada Anas Urbaningrum dan Mirwan Amir.

Keterangan Angie ini juga dinilai tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP), saat ia menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK. Keterangannya itu juga bertolak belakang dengan sejumlah saksi. namun, yang paling kentara adalah keterangan dari mantan anak buah Nazar, Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis mengenai Bos Besar, Apel Malang hingga Apel Washington.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI/2011. Angie dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 11 jo pasal 12 huruf a UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Ia pun telah dicekal bersama Wayan Koster oleh Ditjen Imigrasi atas surat permohonan yang diajukan KPK pada hari itu juga, Jumat (3/2) lalu.(bhc/rob)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]