Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Palestina
Pimpinan DPR RI Dukung Rencana Aksi Bela Palestina di Silang Monas
2017-12-15 08:55:56

Pimpinan DPR RI menerima audiensi GNPF Ulama Indonesia terkait kegiatan penyampaian aspirasi pada tanggal 17 Desember yang akan datang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR RI mendukung Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina atau yang disingkat dengan Aksi Bela Palestina pada Minggu (17/12/2017. Hal tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima Perwakilan dari GNPF (Gerakan nasional pembela fatwa) MUI (Majelis Ulama Indonesia) di ruang rapat Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12).

"Saya kira Aksi Bela Palestina ini atau Indonesia Bersatu Bela Palestina ini merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Ini Komitmen sebagai bentuk dukungan seluruh rakyat Indonesia (tidak hanya umat Islam) terhadap kemerdekaan Palestina. Sekaligus sebagai sebuah bentuk penolakan terhadap pengakuan sepihak dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel," ujar Fadli.

Ditambahkannya, pihaknya meyakini di DPR hamper seluruh fraksi dalam sidang Paripurna beberapa hari lalu sudah menyampaikan penolakannya terhadap pengakuan Donald Trump yang dianggapnya menimbulkan kegaduan baru.

"Kami akan suarakan ini di forum-forum internasional, apa yang menjadi resolusi teman-teman di DPR, begitu juga dalam forum-forum yang akan dihadiri oleh DPR dalam waktu dekat ini. Seperti Troika Meeting (Parliamentary Union of the Organization of the Islamic Cooperation Member States' (PUIC)), di di Teheran pada 18 Desember mendatang," papar Fadli.

Meski demikian, Fadli menolak pendapat yang meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Pasalnya, apa yang dilakukan Presiden Donald trump belum tentu menjadi sikap pemerintah Amerika serikat secara keseluruhan. Hal tersebut bisa saja sebagai sebuah langkah politik pribadi di dalam negerinya.

"Kita harus realistis. Mungkin ini langkah politik pribadi Donald Trump sebagai usaha survival dia di dalam politik domestik negaranya. Belum tentu ini menjadi sikap pemerintah Amerika sertikat secara utuh, atau keseluruhan. Tidak hanya itu, sejauh ini kita juga punya hubungan baik dengan Amerika serikat, punya banyak kepentingan dengan Amerika serikat. Semoga Amerika serikat bisa segera menghilangkan penyakit Donald Trump ini," pungkas Fadli.

Senada dengan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah juga berpendapat bahwa aksi tersebut menjadi sebuah momentum penting yang harus dimaknai sebagai isyarat-isyarat.

"Karena ini adalah hal-hal yang tidak terencana, dimana ada seorang Presiden AS yang ingin mengeksekusi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam 70 tahun. Perundingan perjuangan memerdekaan Palestina ini, tiba-tiba mau diambil alih secara sepihak. Karena itu, ummat Islam mesti bersatu dalam isu Palestina dalam isu Al Quds, dalam isu yang fundamental ini. Dan, saya kira ini momen kita juga di Indonesia," ucap Fahri.

Dalam kesempatan itu, baik Fadli maupun Fahri menyatakan kesiapannya untuk hadir pada acara Aksi Bela Al Quds yang rencananya minimal akan dihadiri oleh 1 juta orang. Oleh karena itu keduanya juga mengundang seluruh anggota DPR RI, masyarakat dan tokoh lintas agama dan lintas ormas ikut hadir dalam aksi tersebut guna menyuarakan kesungguhan Indonesia membela Palestina.(Ayu,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Palestina
 
• Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
 
• Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
 
• Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
 
• Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
 
• Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]