JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR mendukung upaya Gubernur DKI Joko Widodo dalam mengatasi banjir. Selain itu, persoalan banjir merupakan tanggung jawab bersama karena DKI Jakarta merupakan etalase Indonesia.
Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan beberapa hal kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI, seperti melakukan moratorium izin bangunan, pembuatan DAM di sepanjang pantai utara Jakarta, dan perencanaan jangka panjang berupa pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat industri.
Menurutnya, moratorium perizinan bangunan penting karena Jakarta memerlukan perbaikan tata ruang terutama keharusan menyediakan ruang untuk menjadi resapan air.
Marzuki mengusulkan, perlunya pembuatan DAM karena proses pemompaan air seperti yang kini dilakukan kurang efektif. Karena memang Jakarta memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga banjir air pasang (rob) selalu terjadi setiap tahun.
"Perlu adanya DAM sepanjang pantai untuk menghalau banjir rob seperti yang ada di Belanda," katanya seusai memimpin Rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, di Gedung Nusantara III, Senin (21/1).
Dia menambahkan, persoalan banjir di DKI juga harus mempertimbangkan solusi jangka panjang tidak hanya pendek. "Masalah macet juga menjadi masalah yang harus dibenahi, kita mengusulkan perlu adanya relokasi pusat pemerintahan ke daerah lain dan tak lagi digabung dengan kawasan industri,"ujarnya.(si/dpr/bhc/opn) |
