Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
Pilkada DKI Bukan Tolak Ukur Kemenangan Pilpres 2014
Saturday 14 Jul 2012 12:43:41

Ilustrasi, KPU (Foto: BeritaHUKUM.com/opn)
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak yang menilai bahwa dua wilayah jadi tolak ukur kemenangan Pemilu Presiden. Kedua wilayah tersebut ialah Jakarta dan Bandung (Jabar). Dalam Ppilkada Jakarta, putaran pertama dimenangi oleh Jokowi-Ahok, dengan jarak yang tidak tipis dengan pesaing di bawahnya.

Sementara itu, Pilkada Jabar baru akan diadakan tahun depan, 2013. Sama seperti DKI Jakarta, yang dimenangi oleh partai merah moncong putih, pada pilkada Jabar pun Partai PDIP diprediksi akan melenggang menjadi pesaing terberat bagi lawan-lawannya melalui pengusungan Oneng (Rieke Dyah Pitaloka).

Namun, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menilai bahwa Pilkada DKI Jakarta merupakan prestise semata. Pilkada DKI Jakarta itu bukan proyeksi kemenangan Pemilu Presiden 2014.

"Tidak rasional menggunakan DKI, yang hanya meliputi 7 juta pemilih dan 6 dati II, sebagai barometer Pileg atau Pilpres yang meliputi 491 Kabupaten/Kota dan 174 juta pemilih," papar Romahurmuziy di Gedung di DPR, Jakarta, Jum'at (13/7).

Sementara itu, mengenai kemenangan Jokowi-Ahok, dirinya menilai bahwa kemenangan itu merupakan keberhasilan timnya dan kegagalan konsep pesaing-pesaingnya. Pengelolaan lapangan dan pengelolaan kemasannya, dianggapnya, Jokowi-Ahok lebih unggul.

Menurutnya, pada putaran kedua belum tentu pasangan pemenang pada putaran pertama memenangi kembali, sebab pasangan dan tim yang kalah akan melakukan evaluasi dan tiap-tiap partai akan jauh lebih ideologis ketimbang putaran pertama yang hanya lebih bersifat taktis. (bhc/frd)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
 
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
 
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
 
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
 
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]