Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
Pilkada DKI Bukan Tolak Ukur Kemenangan Pilpres 2014
Saturday 14 Jul 2012 12:43:41

Ilustrasi, KPU (Foto: BeritaHUKUM.com/opn)
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak yang menilai bahwa dua wilayah jadi tolak ukur kemenangan Pemilu Presiden. Kedua wilayah tersebut ialah Jakarta dan Bandung (Jabar). Dalam Ppilkada Jakarta, putaran pertama dimenangi oleh Jokowi-Ahok, dengan jarak yang tidak tipis dengan pesaing di bawahnya.

Sementara itu, Pilkada Jabar baru akan diadakan tahun depan, 2013. Sama seperti DKI Jakarta, yang dimenangi oleh partai merah moncong putih, pada pilkada Jabar pun Partai PDIP diprediksi akan melenggang menjadi pesaing terberat bagi lawan-lawannya melalui pengusungan Oneng (Rieke Dyah Pitaloka).

Namun, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menilai bahwa Pilkada DKI Jakarta merupakan prestise semata. Pilkada DKI Jakarta itu bukan proyeksi kemenangan Pemilu Presiden 2014.

"Tidak rasional menggunakan DKI, yang hanya meliputi 7 juta pemilih dan 6 dati II, sebagai barometer Pileg atau Pilpres yang meliputi 491 Kabupaten/Kota dan 174 juta pemilih," papar Romahurmuziy di Gedung di DPR, Jakarta, Jum'at (13/7).

Sementara itu, mengenai kemenangan Jokowi-Ahok, dirinya menilai bahwa kemenangan itu merupakan keberhasilan timnya dan kegagalan konsep pesaing-pesaingnya. Pengelolaan lapangan dan pengelolaan kemasannya, dianggapnya, Jokowi-Ahok lebih unggul.

Menurutnya, pada putaran kedua belum tentu pasangan pemenang pada putaran pertama memenangi kembali, sebab pasangan dan tim yang kalah akan melakukan evaluasi dan tiap-tiap partai akan jauh lebih ideologis ketimbang putaran pertama yang hanya lebih bersifat taktis. (bhc/frd)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
 
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
 
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
 
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
 
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
Batal jadi ibu kota, CBA desak Kejagung usut proyek IKN yang habiskan anggaran Rp75,8 triliun
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]