JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris dituntut hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun). Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi dengan menyuap penyelenggara negara terkait proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games.
Selain tuntutan pidana badan, terdakwa El Idris juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subside empat bulan kurungan. "Terdakwa Mohammad El Idris terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama,” kata JPU Agus Salim dalam surat tuntutannya yang dibacakan dalam siding perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut penuntut umum, terdakwa Idris terbukti melakukan penyuapan kepada penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah Seskemenpora Wafid Muharram. Pemberian tersebut diterima Wafid dalam bentuk tiga lembar cek yaitu satu lembar cek terbitan BCA dengan nomor seri Ao 846567 senilai Rp 1.176.600.000, satu lembar cek BCA bernomor seri AO 846570 senilai Rp 1.203.750.000 dan cek terbitan Bank Mega nomor seri MH 694713 senilai Rp909.500.000.
Cek tersebut diberikan El Idris bersama Manager Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosa Manulang kepada Wafid di kantor Kemenpora, Jakarta pada 21 April lalu. Cek tersebut merupakan jatah success fee atau komisi Wafid, karena telah membantu memenangkan PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 191,6 miliar. Perbuatannya ini melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Atas tuntutan tersebut, terdakwa El Idris merasa keberatan. Ia akan mengajukan pembelaan (pledoi). Majelis hakim yang dipimpin Suediya pun memberikan kesempatan itu kepada pihak terdakwa pada persidangan Rabu (14/9) mendatang.
Usai menjalani persidangan, terdakwa El Idris mengatakan, vonis yang dialamatkan kepadanya tidak adil, karena ia hanya pengusaha yang berada di posisi hilir. "Kami ini di hilir, harusnya KPK juga mengusut hulunya. Kami ini hanya mengerjakan proyek, bukan penentu anggaran,” kata El Idris.
Menurutnya, dalam kasus ini dirinya hanya sebagai pihak pengusaha yang hanyalah efek dari akibat. Dalam korupsi seharusnya juga diusut sebabnya dan harus dibongkar tuntas. “KPK berani atau tidak bongkar korupsi dari hulu,” selorohnya kesal. (mic/spr)
|
