Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Perusahan Tambang Diminta Jangan Ganggu Lahan Warga Sumber Sari Kukar
Thursday 28 Mar 2013 04:03:00

Lahan Pertanian warga desan Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kukar.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
TENGGARONG, Berita HUKUM – Sengketa lahan antara masyarakat Dusun Taman Arum Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) yang hingga saat ini belum menemui titik temu antara kedua belah pihak membuat anggota DPRD Kaltim angkat bicara.

Menurut Sudarno Ketua Komisi I DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan ketika bersama puluhan media lokal dan nasional mengunjungi lokasi Desa Sumber Sari Rabu (27/3) siang mengatakan, lahan warga Dusun Taman Arum, Desa Sumber Sari, Loa Kulu yang selama ini hidupnya sebagai Petani dengan menghasil padi terbesar bagi warga agar jangan di ganggu, biarlah warga tetap menempati lahan pertanian mereka, harap Sudarno.

Sudarno juga meminta kepada perusahan tambang PT. Borneo Mitra Sejahtera (BMS) agar tidak mengganggu lahan warga, "kalau perusahaan tidak mau bantu kemauan warga, silakan keluar dari Kaltim," tegas Sudarno.

Berawal dari tahun 2012 PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) yang melakukan penambangan batu bara di Kecamatan Loa Kulu, dan tetap berkomitmen untuk membebaskan lahan masyarakat meski rencana penambangan sempat ditolak masyarakat Dusun Taman, Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar).

"Kami tetap akan membebaskan lahan itu karena mendapat hibah dari pihak Kedaton Kukar", ujar Pj Humas PT BMS, Eko Suroyo beberapa waktu lalu namun di tantang oleh warga Desa Sumber Sari.

Menurut Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kukar, mengatakan kami masyarakat Desa Sumber Sari tetap bersikukuh dan tidak akan melepas lahannya ke PT BMS, jika lahan tersebut diberikan maka kerugian besar yang akan alami, dibanding keuntungan yang diperoleh dari biaya pembebasan lahan. Perlu di ketahui bahwa di lokasi Desa Sumber Sari, PT. BMS hanya memiliki lahan sekitar 87 hektar, ujar Kades.

"Kerugian besar bakal kami terima karena lahan pertanian masyarakat berada di hilir lokasi pertambangan PT BMS, karena aktivitas tambang diprediksi menghancurkan lahan pertanian warga, kami tetap bersikukuh bahwa kami tidak akan memberikan lahan kam,i" tegas Kades Sumber Sari.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Tambang
 
• Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba
 
• Diperiksa KPK, Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar soal Pemberian IUP Tanpa Mekanisme
 
• Diduga Salah Gunakan Wewenang, Komisi VII Segera Panggil Menteri Investasi
 
• Disorot KPK, Bahlil Lahadalia Berpeluang Dipanggil Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang IUP
 
• Setumpuk Masalah di Balik Investasi China - 'Demam Nikel Membuat Pemerintah Kehilangan Akal Sehat'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]