Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Telekomunikasi
Perusahaan Internet Diminta Kooperatif
Tuesday 06 Dec 2011 23:37:33

India minta perusahaan internet kooperatif untuk memberikan data, agar dapat mencegah konfik berbau SARA (Foto: Incaf.net)
NEW DELHI (BeritaHUKUM.com) – India akan menindak pengguna internet yang mengunggah gambar-gambar yang dianggap berisi penghinaan, termasuk foto buatan yang menunjukkan babi-babi berkeliaran di kota Mekah, Arab Saudi.

Menteri Komunikasi Kapil Sibal yang telah bertemu dengan perwakilan dari Google, Facebook dan situs internet lain, menuduh perusahaan-perusahaan itu tidak bisa diajak bekerja sama untuk mengambil tindakan.

Sebelum jumpa pers Selasa (6/12), Sibal menunjukkan kepada wartawan foto-foto buatan tentang Perdana Menteri Manmohan Singh dan Presiden Partai Kongres Sonia Gandhi serta babi-babi yang berlarian di kota suci umat Islam, Mekah.

Sibal mengatakan, pemerintah tidak mau mencampuri kebebasan pers, namun negara harus mengatur masalah yang sensitif bagi rakyat, dan pemerintah harus melindungi kepekaan ini. Etos budaya sangat penting bagi India. Pemerintah akan menerapkan panduan untuk menjamin bahan-bahan yang dianggap berisi penghinaan tidak terbit di internet.

Menurut dia, perusahaan-perusahan internet yang tidak mengindahkan permintaan untuk menyaring masalah sensitive, akan dibidik pemerintah India yang memiliki rencana aturan sendiri untuk mengatur hal yang memicu konflik berbau SARA itu.

"Tujuan pemerintah adalah materi-materi berisi penghinaan itu, tidak bisa diunggah. Kami akan membuat panduan dan mekanisme untuk mengatur masalah ini. Mereka harus memberikan data kepada kami, sehingga kami tahu siapa yang mengunggah materi ini," tegasnya.

Pengguna internet di India mencapai lebih dari 100 juta dan menyaring materi di internet dianggap tidak mungkin. Pemerintah India sangat marah atas foto-foto politisi yang diubah dan diterbitkan di internet.

Sedangkan Facebook mengatakan dalam satu pernyataan mereka mengakui bahwa kepentingan pemerintah dalam meminimalkan materi yang dianggap berisi penghinaan. Namun, Facebook memiliki kebijakan se3ndiri, agar pengguna dapat melaporkan materi yang dianggap tidak layak. Mereka akan terus menjalin kontak dengan pemerintah India terkait masalah penting ini. India memiliki 28 juta pengguna akun Facebook.

Presiden Asosiasi Penyedia Internet India Rajesh Chharia mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa perusahaan-perusahaan internet harus menyadari isu kepentingan nasional. "Saya tidak suka sensor namun upaya penyensoran sendiri merupakan langkah terbaik. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan perdamaian negara," tegas dia. (bbc/sya)


 
Berita Terkait Telekomunikasi
 
Ingin Beli Smartphone 5G? Ini Perbedaan Jaringan 4G dan 5G
 
Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital
 
Kemenkominfo Imbau Masyarakat Beli STB Seperti Ini, Biar Aman
 
Nonton Siaran TV Digital Tanpa Set Top Box, Ternyata Ini Caranya
 
Ngebreak Pakai Radio Amatir Ayahnya, Gadis 8 Tahun Berhasil Jalin Kontak dengan Astronot NASA di ISS
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]