Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Cina
Perusahaan AS Terkena Sanksi di Cina
Saturday 03 Aug 2013 13:53:42

Pengadilan Shanghai menetapkan anak perusahaan Johnson & Johnson melakukan monopoli.(Foto: AFP)
CINA, Berita HUKUM - Pengadilan Cina memerintahkan dua anak perusahaan Amerika Serikat, Johnson and Johnson, membayar ganti rugi terkait praktik monopoli.

Perusahaan tersebut diperintahkan untuk membayar sebesar US$85.000 kepada satu perusahaan distributor Cina.

Johnson and Johnson dinyatakan bersalah menetapkan harga minimum untuk penjualan peralatan bedah.

Pengadilan di Shanghai mengubah keputusan sebelumnya dengan menetapkan dua perusahaan pemasok peralatan kesehatan melakukan praktik monopoli.

Wartawan BBC di Beijing, Martin Patience, melaporkan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Cina
belakangan ini mendapat pengawasan yang semakin ketat dari phak berwenang Cina.

Kepekaan harga

Bulan lalu dua produsen susu asing menurunkan harga jual mereka setelah pemerintah meluncurkan penyelidikan tentang dugaan pengaturan harga berdasarkan undang-undang antimonopoli yang disahkan tahun 2008.

Pemerintah Cina amat peka dengan harga produk kebutuhan konsumen karena biaya hidup yang semakin tinggi di negara itu.

Sementara perusahan multinasional ingin memanfaatkan peluang bisnis dari negara dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar jiwa itu.

Sementara itu dalam insiden yang berbeda, empat pimpinanKlik raksasa industri farmasi, GlaxoSmithKline (GSK), di Cina ditahan karena tuduhan menyuap para pejabat pemerintah.

Kepolisian Cina mengatakan GSK mentransfer uang hampir US$500 juta kepada sejumlah konsultan dan agen perjalanan untuk menyuap para pejabat pemerintah, dokter, dan rumah sakit guna mendongkrak penjualan dan harga obat mereka.(bbc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Cina
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina
 
Ketika Negara-negara Eropa Menghadapi Jebakan Utang' China
 
Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang
 
Topan In-fa Melintasi Cina Puluhan Orang Tewas, Shanghai Dilanda Banjir Besar
 
Tren 'Kaum Rebahan' Melanda Anak-anak Muda China yang Merasa Lelah Budaya Kerja Keras Tapi Gaji Pas-pasan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]