Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Wartawan
Perumahan Untuk Wartawan Masih Terkendala
Saturday 14 Jul 2012 23:55:42

Rumah Murah Wartawan (Foto: voa-islam.com)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Kementrian Perumahan Rakyat yang akan membangun perumahan khusus untuk wartawan, rupanya masih belum bisa direalisasikan.

Pasalnya, pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan tersebut masih mengalami berbagai masalah dan kendala, terutama dalam hal pembebasan lahannya.

Perumahan untuk wartawan rencananya akan dibangun di kawasan Citayam, Bogor, sebanyak 1.000 unit Rumah murah wartawan ini dengan rencana harga per unitnya Rp 45 juta dengan cicilan sekitar Rp 300.000-Rp 400.000.

Namun menurut Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Paul Marpaung, sampai saat ini lahanya di daerah Citayam, Bogor masih dikuasai perusahaan yang dulu berdiri di sana, demikian sebagimana dilansir portal vivanews.com

Namun, ia menuturkan, bukan hanya permasalahan legalitas yang menjadi persoalan tapi juga adanya perbedaan harga tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP). "Harga yang ditawarkan terlalu tinggi dan jika dibeli ditakutkan akan membuat harga rumah akan tinggi nantinya," ujar Paul.

Sebagai alternatif, Paul mengatakan bahwa Menteri Perumahan Rakyat mengusulkan untuk memindahkan lokasi yang tadinya di Citayam itu ke daerah Parung Panjang. "Kemarin, Pak Menteri sudah melihat lokasinya dan itu dekat dengan Perumnas," jelasnya.

Lokasi perumahan di Parung Panjang, menurut Paul, sangat dekat dengan stasiun kereta api Parung Panjang. Tentunya, hal ini akan memudahkan jika para wartawan ingin beraktivitas.

Di lokasi tersebut, dia menambahkan, tanah yang tersedia untuk perumahan itu tidak menemui kendala apapun karena adalah milik Perumnas. Luas tanah yang ada seluas 30 hektare di Parung Panjang sektor 3 dan seluas 100 hektare di sektor 5.

Kendati demikian, menurut Paul, semua itu hanya berupa opsi karena pilihannya belum ditentukan. Tahun ini, Kemenpera menargertkan membuat rencana induknya terlebih dahulu. "Pak Menteri inginnya rumah tersebut bertipe 45," jelasnya.

Setelah itu, rumah contoh baru yang akan dibangun nantinya itu ditawarkan kepada yang berminat dan harus melalui seleksi kredit pemilikan rumah yang disyaratkan perbankan. "Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa kita buat rumah contohnya," tuturnya.

Sementara itu,Aliansi Jurnalist Independen dalam pernyataannya pernah merilis bahwa perumahan khusus untuk wartawan, ditakutkan akan mempengaruhi independensi media. Untuk itu Aliansi Jurnalist Independent keberatan dengan adanya program perumahan bagi wartawan tersebut. (vvn/bhc/rat)


 
Berita Terkait Wartawan
 
• Sertifikasi Wartawan Berlisensi BNSP Satu-satunya dari LSP Pers Indonesia Makin Diminati
 
• PPWI dan LSP Pers Indonesia Teken MoU di Kantor DPD RI
 
• Bupati dan Wakil Bupati Kaur Dukung Penuh SKW se-Provinsi Bengkulu
 
• BNSP dan LSP Pers Indonesia Resmi Terbitkan Sertifikat Kompetensi Wartawan
 
• Peraturan Dewan Pers Rugikan Hak Wartawan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]