Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Pertemuan Prabowo-SBY: Rakyat Ingin Perubahan, Ingin Pemerintahan yang Lebih Bersih
2018-07-25 07:58:32

Konferensi pers usai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).(Foto: OmarTara/MCPD)
JAKARTA, Berita HUKUM - Prabowo Subianto menatap optimistis Pilpres 2019 usai bertemu dengan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo menyampaikan, dia dan SBY sudah berkeliling Indonesia dan menangkap keinginan masyarakat.

"Pak SBY menyampaikan berkeliling kemana-mana, saya juga keliling kemana-mana. Kami menangkap getaran harapan rakyat untuk adanya perubahan di negara ini dan intinya ingin suatu pemerintahan yang bersih, pengelolaan yang lebih capable," kata Prabowo di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7).

Prabowo bertemu selama 2 jam sejak pukul 19.30 WIB dengan SBY dan putranya AHY. Pertemuan sendiri berlangsung enam mata. Sedang tokoh-tokoh lainnya antara lain Fadli Zon, Rachmawati Soekarnoputri, dan lainnya juga hadir.

Jadi hari-hari ke depan tim kecil Gerndra akan intensif bekerja dengan tim kecil Partai Demokrat," tegas dia.

Gerindra juga akan menjalin kerjasama dengan PKS dan PAN. Dia juga bertemu dengan pimpinan dan wakil dari partai-partai tersebut.

Sementara, Usai bertemu Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal skenario menggaet Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Prabowo menegaskan bahwa SBY tidak pernah memaksakan AHY untuk jadi cawapres.

"Pak SBY tidak meminta AHY jadi cawapres sebagai harga mati. Beliau minta dalam beberapa hari ini kita cari nama terbaik," ujar Prabowo di kediaman SBY.

Namun, Prabowo mengaku sudah menyampaikan kepada SBY kriteria apa saja yang ia butuhkan sebagai cawapres.

"Saya katakan, kriteria yang saya butuh adalah kriteria yang saya yakini orang ini capable, yang bisa tentunya berkomunikasi dengan baik dengan generasi muda. Karena memang mayoritas pemilih di bawah 40 tahun," jelasnya.

Meski menyadari SBY tidak mematok harga mati agar AHY dipilih jadi cawapres, Prabowo tak menutup peluang meminang putra sulung SBY tersebut. Menurut dia, skenario-skenario capres-cawapres akan dimatangkan dalam beberapa pertemuan ke depan.

"Umpama di pertemuan-pertemuan nanti nama AHY muncul, saya harus katakan why not? Jadi tidak ada harga mati-matian," tuturnya.

"Yang penting, niat beliau mencari solusi terbaik," pungkas Prabowo.

Sedangkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons kemungkinan berkoalisi dengan kubu Joko Widodo di Pilpres 2019. SBY mengatakan Demokrat sebetulnya turut berkomunikasi dengan Jokowi, namun dia memberi sinyal tak akan tercapai koalisi.

"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan Pak Jokowi, juga berharap Demokrat bisa di dalam koalisi," ucap SBY usai pertemuan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto tersebut.

"Tapi saya sadari banyak sekali rintangan, hamabatan menuju koalisi itu," imbuh SBY.

SBY enggan merinci hambatan berkoalisi dengan parpol pendukung Jokowi tersebut, dia hanya menyebut iklimnya tidak baik. Beberapa faktor yang diurai SBY harusnya terpenuhi dalam koalisi adalah kesetiaan, kepercayaan dan penghormatan.

"Dan itu menurut saya jadi hambatan selama ini," tegas SBY.

Sebaliknya, SBY menyebut koalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto kini terbuka lebar. Meski belum dibahas soal cawapres pendamping Prabowo, namun ada kesepahaman SBY dan Prabowo untuk berkoalisi.

"Koalisi pasangan capres-cawapres yang paling baik yang rakyat yakini 5 tahun ke depan untuk perubahan ke arah yang lebih baik," pungkas presiden dua periode itu.

Sebagaimana diketahui, koalisi Joko Widodo sudah lebih dulu solid dengan dukungan 6 partai politik yang punya kursi di DPR yaitu PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB.

Para ketua umum parpol ini sudah bertemu dengan Jokowi Senin (23/7) kemarin, menyepakati satu nama cawapres yang akan diumumkan langsung Jokowi dalam waktu dekat. Sementara pendaftaran capres-cawapres digelar pada 4-10 Agustus 2018.(Kumparan/dik/demokrat/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]