JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam acara Peluncuran Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Senin (5/10), Dekan Fisipol UMJ Ma'mun Murod al Barbasy menyampaikan bahwa demokrasi memiliki empat pilar utama, yaitu: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers. Demokrasi akan kuat apabila keempat pilar ini berjalan dengan baik.
"Pilar sering diartikan sebagai tiang penguat. Dalam sistem politik yang demokratis itu bagaimana akan kuat kalau di antara pilar-pilar itu ada hubungan yang sangat kokoh. Kalau dalam teori sistem, hubungan antara sub sistem itu harus saling menunjang. Kalau salah satu pilarnya tidak berjalan baik maka dengan sendirinya akan memengaruhi kinerja-kinerja yang lainnya," ujar Ma'mun.
Ma'mun menjelaskan bahwa peranan pers dimaksudkan untuk menopang kekuatan ketiga pilar trias politika agar masing-masing kelembagaan dapat menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien. Selain itu pers merupakan alat pengontrol jalannya pemerintahan selain hiburan dan edukasi.
"NU, Muhammadiyah, dan MUI terkait dengan Pilkada termasuk RUU Omnibus Law, misalnya, tidak akan berpengaruh apapun jika pilar keempat demokrasi ini tidak berjalan dengan baik," tutur Ma'mun.
Eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam lingkup kekuasaan, sementara pers berada di luar. Karenanya, kata Ma'mun, kebebasan pers merupakan prasyarat utama berdirinya bangunan demokrasi itu. Indonesia memerlukan peran pers yang kuat supaya demokrasi terus berkembang.
"Kebebasan pers yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk mengawal dan juga mencegah dari kemungkinan terjadinya abuse of power and authority atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi pers ini memiliki fungsi yang luarbiasa," terang Ma'mun.
Kalau pers berjalan dengan baik, Ma'mun meyakini bahwa cita-cita demokrasi akan terwujud. Di saat pilar-pilar lainnya lumpuh, misalnya, pers diharapkan tampil di depan untuk menyelamatkan tegaknya nilai-nilai demokrasi di sebuah negara.(ilham/muhammadiyah/bh/sya) |
