Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
PWI
Pers Berperan Bagi Pembangunan Daerah
Monday 09 Jul 2012 20:06:49

Pelantikan Pengurus (tampak Pengurus PWI Perwakilan Purwakarta saat dilantik di Aula Bale Sawala Yudistira (Foto: Ist)
PURWAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hubungan antara Pers dan pemerintah yang baik akan berkorelasi positif pada peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, pembangunan akan terkendala, jika tidak ada hubungan harmonis antarkeduanya.

Demikian disampaikan Taufik Ilyas, Ketua PWI Perwakilan Purwakarta, dalam sambutannya, seusai pelantikan pengurus PWI Purwakarta periode 2012-2015 dan sosialisasi UU Pers No. 40 Tahun 1999 di Bale Sawala Yudistira Purwakarta, beberapa pecan lalu.

Menurut Taufik, pers sangat berperan penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Apalagi, pers menjadi salah satu pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam sambutannya, di hadapan para pengurus PWI, dan juga puluhan kepala desa dan camat se-Kabupaten Purwakarta, Taufik mengatakan, bahwa untuk menunjang pers ini pihaknya tengah berbenah diri dalam menjadikan PWI sebagai organisasi yang profesional. Apalagi, kini, organisasi kewartawanan itu tengah gencar meningkatkan kompetensi wartawan.

Kompetensi itu, menurutnya sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terhadap profesi tersebut. Ini karena, belakangan ini banyak keluhan masyarakat atas ulah oknum yang sering mengatasnamakan wartawan. Padahal, itu berdampak pada tercorengnya nama baik profesi tersebut.

Senada dengan itu, Mirza Zulhadi, Ketua PWI Jawa Barat, mengatakan bahwa PWI ini kini tengah diarahkan untuk tampil lebih produktif dan substantif. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan solusi.

Karenanya, Mirza berharap bahwa pelantikan pengurus PWI ini tidak dilihat sebagai acara seremonial belaka. Melainkan sebagai upaya pendorong kebangkitan PWI.

Terkait dengan uji kompetensi wartawan, pria yang juga wartawan senior Pikiran Rakyat ini menilai ada dua alasan sertifikasi wartawan perlu dilakukan.” Pertama, sebagai upaya koreksi profesi. Sebab, pada reformasi dulu ada misorientasi nilai terhadap profesi ini” ujarnya.

Kedua untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menyusul maraknya wartawan yang tidak jelas. Diharapkan ke depannya para wartawan punya kompetensi yang jelas dan terukur.

Mencerdaskan bangsa
Bupati Purwakarta, H Dedi Mulyadi SH, menyadari bahwa wartawan ini punya peran penting. Terutama dalam mencerdaskan bangsa. Sebab, menurutnya, media punya peran penting bagi kemajuan bangsa. “Negara yang maju, sangat ditunjang dengan medianya. Termasuk, wartawan yang profesional” ujarnya.

“Saya meyakini bahwa media yang dibuat untuk cita-cita luhur, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, akan bertahan seiring dengan peradaban bangsa. Sebaliknya, ketika media tersebut hanya mementingkan kepentingan sesaat, maka media tersebut akan sesaat pula usianya” tambah Dedi.

Dalam kesempatan itu, selain Bupati dan pengurus PWI, hadir pula Tarman Azzam, Ketua Dewan Kehormatan PWI, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, serta para tamu dari Muspida/ SKPD Purwakarta.(bhc/as/rat).


 
Berita Terkait PWI
 
• Kasus Polisi Vs FPI, Peristiwa Apapun Wartawan Tugas Lapangan Harus Lakukan Investigasi dan Jangan Ragu
 
• Panglima TNI Terima Ketua Umum PWI Pusat
 
• Pemenang Anugerah Jurnalistik MH Thamrin: 'DKI Belum Mampu Atasi Transportasi'
 
• PWI Aceh Laksanakan Training Charakter dan Etika Jurnalistik
 
• SBY: Saya Salah Satu Korban Pers
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]