Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Ombudsman
Permohonan Maaf Ombudsman RI ke Masyarakat Terkait Kasus Azlaini Agus
Wednesday 30 Oct 2013 17:53:02

Logo Ombudsman.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus kekerasan yang melibatkan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Azlaini Agus hari ini memasuki babak baru, Ombusman membentuk Majelis Kehormatan ORI akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana, yang dilakukannya terhadap staf PT Angkasa Pura II Yana Novia dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menurut Budi Santoso, Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian dan Laporan serta Pengaduan, menyatakan Majelis Kehormatan akan mulai bekerja pada 1 November 2013 mendatang.

"Pembentukan Majelis Kehormatan ini sesuai keputusan Rapat Pleno pimpinan yang digelar tadi malam, sangat strategis karena menyangkut kewibaan kelembagaan ORI," ujar Budi, dalam jumpa pers di kantor Ombudsman RI Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Dalam hasil Rapat Pleno menetapkan 5 orang sebagai Majelis Kehormatan Ombudsman RI, yang terdiri dari dua anggota Ombudsman dan 3 anggota lainnya dari kalangan tokoh masyarakat, atau akademisi yang memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap Ombudsman.

Dua anggota Ombudsman yang masuk dalam Majelis Kehormatan adalah Petrus B Peduli dan Hendra Nutjahjo. Sedangkan tiga anggota dari luar lembaga antara lain, Masdar F Mas'udi, Harkristuti Haskrisnowo, dan Zainal Arifin Mochtar, mereka akan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman.

Ombudsman juga menyampaikan permohonan maafnya secara resmi kepada masyarakat, atas ketidak nyamanan yang terjadi terkait kasus ini.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidak nyamanan yang terjadi," pungkas Budi.(bhc/put)


 
Berita Terkait Ombudsman
 
• Menguji Tugas dan Kewenangan Ombudsman
 
• Sidak Satpas SIM di Depok, Ombudsman: Terkait Laporan Masyarakat
 
• Raih Penghargaan Ombudsman, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota: Berkah dari Allah atas Kerja Keras Kami
 
• Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
 
• Diduga Maladministrasi, Walikota Tangsel Airin Dilaporkan ke Ombudsman
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]