Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Friday 28 Feb 2014 13:52:53

Ilustrasi, Tanaman Padi.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Perkembangan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proyek Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket I Tahun 2012 di Dirjen Tanaman Pangan di Kementan, dengan nilai kontrak Rp.209.800.050.000,- yang diduga tidak sesuai verietasnya, kurang volume dalam realisasinya serta beberapa pelaksanaan yang fiktif pada, Kamis, (27/2) kemarin.

Tim penyidik Kejaksaan Agung telah mengagendakan pemeriksaan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

- Achmad Yani – Karyawan PT. Hidayat Nur Wahana.

- Saepuddin – Sekretaris Pokja Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 pada ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.

Sekitar pukul 10.00 Wib, telah hadir Saksi Saepuddin memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan pada pokoknya terkait dengan tugas dan kedudukan Saksi selaku Sekretaris pokja atau Sekretaris dalam kegiatan pengadaan barang jasa dalam memilih calon pemenang bagi pelaksanaan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket I Tahun 2012 termasuk alasan menetapkan PT. Hidayat Nur Wahana sebagai pemenang dan pelaksana kegiatan tersebut.

Adapun Saksi Achmad Yani tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.(kjs/bhc/sya)


 
Berita Terkait Kasus BLBU
 
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
 
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
 
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
 
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
 
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]