Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus BRI
Perkara BOT, Kuasa Hukum PT MPPC Ajukan Pengaduan Ketua Muda Pengawasan MA
Monday 28 Oct 2013 21:48:38

Gedung Mahkamah Agung RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Fredrich Yunadi selaku Kuasa Hukum PT Mulia Persada Pasific, menilai adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Dana Pensiun BRI.

"Kami sedang mengajukan pengaduan perihal tersebut ke Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujar Fredrich.

Perlu diketahui bahwa tim kuasa hukum PT Mulia Persada Pasific, selaku pengelola gedung BRI II dan gedung parkiran BRI menegaskan, tindakan direksi BRI yang mengumumkan bahwa PT BRI dan Dana Pensiun BRI memenangkan perkara Build Operate Transfer (BOT) atas PT Mulia Persada Pasific (MPPC) melalui Harian Kompas Jumat (25/10) adalah tidak benar, tanpa dasar hukum dan menyesatkan.

"Karena klien kami tidak pernah menerima realaas pemberitahuan putusan PK No 247/PK/PDT/2013, yang menurut direksi BRI sebagai landasan BRI memenangkan perkara. Sebab, sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata bahwa suatu putusan hukum sebelum resmi diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh panitera pengadilan negeri setempat, maka secara hukum putusan tersebut dianggap belum ada," ujar kuasa hukum PT MPPC Fredrich Yunadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/10).

Apalagi tegasnya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tgl 12 September 2012, hasil rapat kamar perdata hal 2 alinea g disebutkan Jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat mewakili BUMN (persero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum private (pasal 11 UU. No 19 tahun 2003 tentang BUMN.

"Maka penunjukan jaksa pengacara negara selaku kuasa hukum PT BRI (persero) Tbk dan Dana Pensiun BRI dalam perkara 247/PK/PDT/2013 secara de facto dan de jure bertentangan dengan pasal 11 UU No. 19 tahun 2003," ucap Fredrich.

Oleh karena itu, dia mengimbau semua penyewa maupun calon penyewa gedung BRI II maupun gedung parkir BRI untuk tidak mengindahkan pengumuman menyeseatkan yang dilakukan Direksi BRI. (bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus BRI
 
• Diduga Penipuan Kredit Rp 2 Milyar, Edi Wahyudi Manajer BRI Samarinda Dilaporkan ke Polda
 
• Uang Ratusan Nasabah BRI Raib, Diduga Skimming, Begini Cara Antisipasinya
 
• Kredit Fiktif di BRI, Polres Pangkep Tetapkan 6 Tersangka dan 3 DPO
 
• Tersangka Mantan Account Officer BRI Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
 
• PTPN-I Aceh & BRI Langsa Terindikasi Gelapkan Sertifikat Tanah PIR NES-I Milik Masyarakat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]