Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Daya Saing Nasional
Peringkat Daya Saing Indonesia Turun Akibat Korupsi
Saturday 08 Sep 2012 09:51:23

Peringkat daya saing Indonesia Turun (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Daya saing Indonesia tahun ini merosot akibat beberapa masalah mendasar, seperti kasus korupsi dan penyuapan, Laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) soal daya saing global tahun 2012 - 2013, yang dirilis kemarin, mengungkapkan posisi Indonesia yang turun empat peringkat menjadi ke - 50 dibanding tahun lalu.

Peringkat Indonesia jauh di bawah Malaysia, yang berada pada ranking ke - 25, Thailand di peringkat ke - 38, dan Singapura di peringkat kedua. Meski demikian, peringkat Indonesia masih di atas Filipina dan Vietnam.

Laporan WEF itu juga menggarisbawahi masalah perilaku tidak etis sektor swasta, hambatan birokrasi, minimnya belanja pemerintah, serta infrastruktur yang belum berkembang.

Meski demikian, organisasi yang berbasis di Swiss ini menilai situasi makroekonomi Indonesia cukup stabil karena ditopang kinerja fundamental. Menurut WEF, perbaikan mulai dilakukan Indonesia meskipun masih lambat.

Kepala Ekonom Danareksa Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kelemahan Indonesia masih berkutat di masalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. "Itu pekerjaan rumah yang tak rampung - rampung", ujar Purbaya ketika dihubungi Tempo kemarin.

Menurut dia, peringkat daya saing Indonesia sempat membaik pada 2009 namun kembali anjlok pada tahun - tahun berikutnya.

Dia menjelaskan, upaya perbaikan sudah dilakukan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga dibentuk untuk mengatasi korupsi dan penyuapan. "Tapi implementasinya belum tegas sehingga menjadi faktor yang melemahkan penilaian", kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan hasil survei WEF bisa mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi asing langsung. "Hasil survei ini mengecewakan,"ujar Sofjan kepada Tempo kemarin.

Menurut dia, investor asing kerap menggunakan hasil survei WEF sebagai acuan. Jika hasil survei buruk, investor bisa batal berinvestasi di Indonesia. "Mungkin investor akan lebih memilih Malaysia."

Sofjan meminta pemerintah tanggap memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dijabarkan WEF.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana tak heran melihat hasil survei WEF. "Saya enggak heran", ujar Armida saat ditemui di gedung MPR/DPR kemarin.

Menurut dia, daftar kekurangan Indonesia yang dijabarkan WEF ada benarnya. Namun ketidakmampuan Indonesia memenuhinya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelompok masyarakat kelas menengah.

Kenaikan jumlah masyarakat kelas menengah membuat permintaan meningkat signifikan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum tak bisa mengimbangi.(kpk/bhc/rby)


 
Berita Terkait Daya Saing Nasional
 
• Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Perkuat Koordinasi Kebijakan dengan Pemerintah
 
• BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi 2013 Bisa Capai 6,8%
 
• Indonesia Adalah Oase Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi
 
• Peringkat Daya Saing Indonesia Turun Akibat Korupsi
 
• Untung Dua Milyar Dekranas Kejar Daya Saing Produksi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]