Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kesetaraan Gender
Peringati Hari Tani, Aksi Damai Solidaritas Perempuan di Depan Istana Negara
Wednesday 23 Sep 2015 04:41:21

Tampak Solidaritas Perempuan (SP) bersama puluhan perempuan Petani, perempuan Buruh Migran, perempuan miskin kota, dan perempuan aktivis melangsungkan aksi unjuk rasa damai di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Melalui momentum 'Hari Tani' nasional tahun 2015, serta menjelang setahun pemerintahan Jokowi-JK, para Perempuan Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan (SP) bersama puluhan perempuan petani, perempuan buruh migran, perempuan miskin kota, dan perempuan aktivis di 12 wilayah Indonesia melangsungkan aksi unjuk rasa damai di depan Istana Negara, Jakarta pada, Selasa (22/9).

Berikut ini beberapa elemen yang tergabung dalam aksi Solidaritas Perempuan (SP) yang dikabarkan serentak dilancarkan 12 wilayah di seluruh Indonesia, yakni dari; Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Solidaritas Perempuan Palembang, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Solidaritas Perempuan Kinasih Yogayakarta, Solidaritas Perempuan Mataram, Solidaritas Perempuan Sumbawa ,Solidaritas Perempuan Kendari, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makasar, Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Solidaritas Perempuan, dan Solidaritas Perempuan di Padang.

Sontak, nampak beberapa aktivis Solidaritas Perempuan (SP) yang mengenakan pakaian berbalut nuansa layaknya petani sambil memegang banner dan spanduk yang bertuliskan, "Perempuan Berdaulat, Wujudkan Reforma Agraria". "Akui Peran Perempuan Petani, Perempuan Nelayan" . "Tidak Keadilan Agraria Tanpa Keadilan Gender". "Wujudkan Keadilan Agraria bagi Perempuan". yang terpampang di depan istana negara, di jalan Medan Merdeka Utara, DKI Jakarta, Selasa (22/9).

Persoalannya, selama sepuluh tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh Solidaritas Perempuan (SP) terjadi sebanyak 1.391 Konflik Agraria, dimana 85 jiwa petani tewas, 110 orang tertembak, 633 mengalami penaniayaan, dan 1.395 orang tertangkap. Namun belum ada data yang menunjukan jumlah perempuan yang menjadi korban dari konflik agrarian tersebut.

Sebagai tambahan informasi, tercatat di sepanjang 2012-2014, sedikitnya 2 perempuan dianiaya, 2 perempuan didiskriminasi, 3 perempuan tertembak, dan 3 perempuan luka-luka akibat bentrokan terjadi dalam konflik Agraria.

Puluhan aktivis yang berkerumun di depan Istana Negara di bawah teriknya matahari siang ini pun selain mengutarakan orasi politik, yang berkutat mengenai persoalan perempuan dalam pengelolaan sumber agraria, yang masih tersembunyi dan tidak teridentifikasi. Merekapun melangsungkan teatrikal budaya tentang kehidupan Petani dan juga aksi melukis di depan istana negara.

Berikut beberapa pernyataan yang diutarakan oleh Puspa Dewi selaku ketua Solidaritas Perempuan saat berorasi politik di depan Istana Negara kali ini, yakni :

Pertama (1), Memastikan akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan sumberdaya agraria.

Kedua (2), Menciptakan kondisi kesetaraan perempuan dalam hal pengetahuan, kapasitas,dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

Ketiga (3), Mengakui perempuan sebagai subyek dan pelaksanaan reforma agraria dan berkeadilan gender.

Dan yang terakhir, Keempat (4), Menyelesaikan konflik agraria dengan prinsip inklusif, sensitif, dan responsif gender sesuai dampak yang dialami perempuan akibat dari terjadinya konflik agraria.

Dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com pada kisaran pukul 15.00 WiB, kendaraan dari dalam Istana Negara dengan dikawal dengan Patwal tampak beranjak keluar, Menurut informasi yang diperoleh dari aparat yang bertugas mengamankan di lokasi demonstrasi, bahwa di dalam mobil tersebut ada Ibu Negara Iriana, yang hendak beranjak ke arah Istana Bogor. Namun para aktivis-pun masih terus melancarkan aksi dengan pentas teatrikal budaya, orasi politik, melukis di lokasi aksi.

"Persolan ini kan seharusnya Pemerintah bisa mengambil satu sikap. Dimana penyelesaian konflik, bagi kami penyelesaian konflik perlu ada perspektif dengan kesetaraan gender," ujarr Puspa Dewi, saat di wawancarai pada kesempatan ini.

Selanjutnya, Puspa Dewi juga berasumsi kalau lahan pertanian semakin tergusur oleh gedung-gedung dan program pembangunan, serta proyek industrialisasi yang kian merajalela. Mereka menuntut UUPA dapat ditegakkan dan memihak kaum petani, khususnya negara turut memperhatikan perspektif gender dan mengembalikan kedaulatan perempuan atas sumber agraria.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Kesetaraan Gender
 
Jiwa Semangat Kartini Mengubah Kesetaraan Gender
 
Peringati Hari Tani, Aksi Damai Solidaritas Perempuan di Depan Istana Negara
 
RUU Kesetaraan Gender Di Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]