Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Satpol PP
Perempuan Akan Pimpin Satpol PP DKI
Friday 22 Feb 2013 18:34:54

Satpol PP.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pembenahan di tubuh Satpol PP DKI terus dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Selain menerapkan aturan Satpol PP dilarang main gebuk kepada pedagang kaki lima (PKL) ataupun korban gusuran, Jokowi juga merubah wajah Satpol PP yang terkesan garang menjadi lebih segar dengan menunjuk perempuan yaitu Sylviana Murni sebagai Kasatpol PP DKI yang baru.

Sylvi akan menggantikan pejabat sebelumnya, Effendi Anas, yang memasuki masa pensiun.

Sylvi yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan DKI Jakarta merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Kepala Satpol PP di ibu kota.

Sebelumnya, di masa Fauzi Bowo, Sylvi juga menjadi perempuan pertama yang menjadi walikota dan bertugas di Jakarta Pusat.

Rencananya serah terima jabatan akan akan dilangsungkan pada Jumat (22/2) besok, pukul 09.00 di ruang rapat Sekretaris Daerah lantai 4 gedung Blok G, Balaikota DKI Jakarta.

Serah terima jabatan tersebut tertuang dalam surat undangan yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Fadjar Panjaitan tertanggal 21 Februari 2013.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Effendi Anas, mengakui dirinya telah memasuki masa pensiun, karena dirinya sudah berusia 60 tahun.

Dirinya juga sudah mengalami perpanjangan jabatan sebanyak tiga kali. "Sebagai abdi negara apapun kebijakannya akan saya jalani," kata Effan, sapaan akrabnya, seperti yang dikutip dari beriitajakarta.com.

Menurut Effan, sesuai Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatannya habis pada Agustus 2013. Ia berharap ke depan Satpol PP DKI akan lebih optimal dan maksimal dalam bekerja mengawal perda di ibu kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Lulung Lunggana menegaskan, untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat merupakan hak prerogatif gubernur. Namun pejabat yang diangkat harus disesuaikan dengan posisinya

Mengangkat dan mencopot pejabat di Pemprov DKI hak prerogatif gubernur. Namun harus sesuai kriterianya," sarannya.(ern/brj/bhc/rby)


 
Berita Terkait Satpol PP
 
• Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
 
• Banpol PP Tuntut Jadi PNS
 
• Penertiban Spanduk di Jalan Nusantara Depok
 
• Perempuan Akan Pimpin Satpol PP DKI
 
• Jokowi Inginkan Satpol PP Tegas Namun Tidak Kasar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]