Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Mahkamah Konstitusi
Perdalam Pengetahuan, Mahasiswa Janabadra Yogyakarta Kunjungi MK
2016-04-11 10:17:04

169 Mahasiswa Janabadra Yogyakarta melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/4) pagi.(Foto: Humas/Ganie)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah 169 Mahasiswa Janabadra Yogyakarta melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/4) lalu. Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK, Anna Triningsih di Aula Gedung MK.

Pada kesempatan tersebut, Anna memberikan kuliah mengenai berbagai materi terkait sejarah pembentukan dan kewenangan MK. Anna menjelaskan, pelaku kekuasan kehakiman di Indonesia ada dua yaitu Mahkamah Agung beserta peradilan-peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. "Sebelum reformasi, kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya berada di Mahkamah Agung beserta peradilan-peradilan di bawahnya," urai Anna.

Anna melanjutkan, MK di Indonesia terbentuk setelah bergulirnya reformasi yang kemudian dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. MK akhirnya terbentuk pada 13 Agustus 2003, sebagai MK ke-78 di dunia. "MK Indonesia lahir dari rahim reformasi, bisa dibilang sebagai 'adiknya' Mahkamah Agung yang sudah terbentuk jauh sebelumnya. Besar harapan bahwa MK akan mengawal kedaulatan rakyat Indonesia," ucap Anna.

Anna memaparkan, MK diberikan empat kewenangan dan satu kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan pertama MK adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan kedua MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar.

Berikutnya, MK berwenang memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan kewajiban MK, terkait dengan pemakzulan Presiden. Anna juga menjelaskan teknis persidangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, di mana para pihak berasal dari daerah. Anna menyatakan bahwa MK sudah bekerja sama dengan beberapa fakultas hukum di seluruh Indonesia untuk menyediakan fasilitas video conference.

"MK bekerja sama dengan beberapa fakutas hukum di seluruh Indonesia dengan menyediakan fasilitas video conference. Fasilitas ini berguna untuk melakukan persidangan jarak jauh, seperti untuk sidang sengketa hasil Pilpres, Pileg atau Pilkada. Ini tidak mengurangi makna persidangan Jadi, mereka yang berada di Papua misalnya, tidak perlu datang ke Jakarta untuk ikut sidang dan akan menghemat biaya mereka," ucap Anna.

Pada kesempatan itu, Anna juga mengatakan bahwa dalam memutus perkara, Hakim Konstitusi semaksimal mungkin melakukan pertimbangan hukum yang matang dan fokus, sesuai fakta yang muncul dalam persidangan.(UtamiArgawati/mk/bh/sya)


 
Berita Terkait Mahkamah Konstitusi
 
Massa Aksi KaPK Datangi PTUN Jakarta, Minta Anwar Usman Tidak Didzalimi
 
MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
 
Sekjen MK Kupas Tuntas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
 
Paripurna DPR RI Setujui RUU MK Menjadi Undang-Undang
 
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]